Hello There, Guest! - Silahkan Daftar atau Login Cepat via Facebook
Post Terbaru Sejak Login Terakhir   Post Terbaru 24 Jam Terakhir


 
  • 104 Vote(s) - 2.89 Average
Tools    New reply


24 Aug 2009 02:03
TAK GENDONG
Serda
Posts 162
Reputation: 8
Awards:

Q : Apa sih JAMINAN FIDUASIA itu ?
A : Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Q : Benda apa saja yang dapat dijadikan JAMINAN FIDUSIA ?
A : Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
Q : Bagaimana kalau saya membeli mobil dan kemudian saya terlambat membayar lalu mobil di rampas di jalan oleh Penagih ( Debt Collector)?
A : Mari kta diskusikan bersama dengan mengacu pada UU Jamina Fidusia, UU Perlindungan Konsumen dan UU lainnya yang terkait.
Jadi bila rekan-rekan mem[unyai masalah-masalah yang berkaitan dengan Jaminan yang tidak dapat dibebabni dengan hak tanggungan, nah berarti menggunkan Jaminan Fidusia sebagai bentuk pengalihan sementara, mari kita berdiskusi untuk mencari solusi OK.
BlahHelp






signature
Hai, saya [b][email=f.stanley@firstlaw.co.id][color=#FF0000]TAK GENDONG[/color][/email][/b]
Ternyata [b]F[/b]irman [b]B[/b]iro [b]I[/b]nformasi[b] (FBI)[/b] memang Top

26 Aug 2009 02:41
herufbi
Kolonel
Posts 4.276
Reputation: 68
Awards:
CharityFBI FansFacebook Network

Quote:Q : Benda apa saja yang dapat dijadikan JAMINAN FIDUSIA ?
A : Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Yang dimaksud dg BENDA YANG TIDAK BERWUJUD itu apa ndan. Grin

26 Aug 2009 03:34
TAK GENDONG
Serda
Posts 162
Reputation: 8
Awards:

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.






signature
Hai, saya [b][email=f.stanley@firstlaw.co.id][color=#FF0000]TAK GENDONG[/color][/email][/b]
Ternyata [b]F[/b]irman [b]B[/b]iro [b]I[/b]nformasi[b] (FBI)[/b] memang Top

26 Aug 2009 03:36
TAK GENDONG
Serda
Posts 162
Reputation: 8
Awards:

Menimbang:
a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan dadanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
b. Bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan fidusia.

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1). dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.






signature
Hai, saya [b][email=f.stanley@firstlaw.co.id][color=#FF0000]TAK GENDONG[/color][/email][/b]
Ternyata [b]F[/b]irman [b]B[/b]iro [b]I[/b]nformasi[b] (FBI)[/b] memang Top

26 Aug 2009 03:52
TAK GENDONG
Serda
Posts 162
Reputation: 8
Awards:

@ heru fbi : benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). benda tidak berwujud yaitu Penilaian Aktiva tetap.
Semoga bermanfaat.






signature
Hai, saya [b][email=f.stanley@firstlaw.co.id][color=#FF0000]TAK GENDONG[/color][/email][/b]
Ternyata [b]F[/b]irman [b]B[/b]iro [b]I[/b]nformasi[b] (FBI)[/b] memang Top

27 Aug 2009 01:39
SIBAGARIANG
Letjen
Posts 8.011
Reputation: 185
Awards:

Kalau jaminan untuk hidup itu apa namanya ndan? Maaf, saya nggak ngerti masalah hukum. Terimakasih.






signature
I NEED TO BE BANNED RIGHT NOW!!!! SERIOUSLY!!!!!

27 Aug 2009 01:41
SIBAGARIANG
Letjen
Posts 8.011
Reputation: 185
Awards:

Kalau jaminan untuk hidup itu apa namanya ndan? Maaf, saya nggak ngerti masalah hukum. Terimakasih.






signature
I NEED TO BE BANNED RIGHT NOW!!!! SERIOUSLY!!!!!

4 Sep 2009 04:43
TAK GENDONG
Serda
Posts 162
Reputation: 8
Awards:

@ SIBAGARIANG : Jaminan untuk hidup diatur dalam UU HAM, bukan di UU Jaminan Fiducia, emangnya hidup kamu mau dijaminkan ???. Bacalah penjelasan / devinisinya dari atas kawan.






signature
Hai, saya [b][email=f.stanley@firstlaw.co.id][color=#FF0000]TAK GENDONG[/color][/email][/b]
Ternyata [b]F[/b]irman [b]B[/b]iro [b]I[/b]nformasi[b] (FBI)[/b] memang Top

4 Sep 2009 05:09
TAK GENDONG
Serda
Posts 162
Reputation: 8
Awards:

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3
Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:
a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
d. Gadai.

BAB III
PEMBEBANAN, PENDAFTARAN,PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama
Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4
Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5
1. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
2. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6
Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
c. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
d. nilai penjaminan; dan
e. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 7
Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:
a. utang yang telah ada;
b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8
Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9
(1). Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda,termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
(2). Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10
Kecuali diperjanjikan lain:
a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.
b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.






signature
Hai, saya [b][email=f.stanley@firstlaw.co.id][color=#FF0000]TAK GENDONG[/color][/email][/b]
Ternyata [b]F[/b]irman [b]B[/b]iro [b]I[/b]nformasi[b] (FBI)[/b] memang Top

4 Sep 2009 05:11
TAK GENDONG
Serda
Posts 162
Reputation: 8
Awards:

Bagian Kedua
Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11
(1). Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
(2). Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12
(1). Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
(2). Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
(3). Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
(4). Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.
Pasal 13
(1). Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
(2). Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. tanggal,nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
d. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
e. nilai penjaminan; dan
f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
(3). Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
(1). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
(2). Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
(3). Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15
(1). Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
(2). Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3). Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16
(1). Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
(2). Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17
Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18
Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.






signature
Hai, saya [b][email=f.stanley@firstlaw.co.id][color=#FF0000]TAK GENDONG[/color][/email][/b]
Ternyata [b]F[/b]irman [b]B[/b]iro [b]I[/b]nformasi[b] (FBI)[/b] memang Top

4 Sep 2009 05:12
TAK GENDONG
Serda
Posts 162
Reputation: 8
Awards:

Bagian Ketiga
Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19
(1). Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
(2). Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20
Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 21
(1). Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
(3). Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara.
(4). Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan fidusia yang dialihkan.
Pasal 22
Pembeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23
(1). Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan,mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan fidusia.
(2). Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24
Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.






signature
Hai, saya [b][email=f.stanley@firstlaw.co.id][color=#FF0000]TAK GENDONG[/color][/email][/b]
Ternyata [b]F[/b]irman [b]B[/b]iro [b]I[/b]nformasi[b] (FBI)[/b] memang Top

4 Sep 2009 05:13
TAK GENDONG
Serda
Posts 162
Reputation: 8
Awards:

Bagian Keempat
Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25
(1). Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
(2). Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b.
(3). Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26
(1). Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
(2). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.






signature
Hai, saya [b][email=f.stanley@firstlaw.co.id][color=#FF0000]TAK GENDONG[/color][/email][/b]
Ternyata [b]F[/b]irman [b]B[/b]iro [b]I[/b]nformasi[b] (FBI)[/b] memang Top

4 Sep 2009 05:14
TAK GENDONG
Serda
Posts 162
Reputation: 8
Awards:

BAB IV
HAK MENDAHULUI

Pasal 27
(1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
(2). Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
(3). Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28
Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia,maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 29
(1). Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
(2). Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30
Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.
Pasal 31
Dalam hal Benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32
Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33
Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34
(1). Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
(2). Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.






signature
Hai, saya [b][email=f.stanley@firstlaw.co.id][color=#FF0000]TAK GENDONG[/color][/email][/b]
Ternyata [b]F[/b]irman [b]B[/b]iro [b]I[/b]nformasi[b] (FBI)[/b] memang Top

4 Sep 2009 05:15
TAK GENDONG
Serda
Posts 162
Reputation: 8
Awards:

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36
Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).






signature
Hai, saya [b][email=f.stanley@firstlaw.co.id][color=#FF0000]TAK GENDONG[/color][/email][/b]
Ternyata [b]F[/b]irman [b]B[/b]iro [b]I[/b]nformasi[b] (FBI)[/b] memang Top

4 Sep 2009 05:17
TAK GENDONG
Serda
Posts 162
Reputation: 8
Awards:

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37
(1). Pembebanan Benda yang menjamin obyek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
(2). Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
(3). Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38
Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40
Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE





Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 September 1999
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MULADI




LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168






signature
Hai, saya [b][email=f.stanley@firstlaw.co.id][color=#FF0000]TAK GENDONG[/color][/email][/b]
Ternyata [b]F[/b]irman [b]B[/b]iro [b]I[/b]nformasi[b] (FBI)[/b] memang Top


   New reply




User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum Bebas Indonesia
Demokrasi & Kebebasan temukan jalannya!
Respecting others will make you happy here
© 2004-2013 by Adimin | Fan Page | Group Discussion | Twitter | Google+ | Instagram