Hello There, Guest! - Silahkan Daftar atau Login Cepat via Facebook
Post Terbaru Sejak Login Terakhir   Post Terbaru 24 Jam Terakhir


 
  • 72 Vote(s) - 3.11 Average
Tools    New reply


9 Mar 2008 20:15
Av4t4r
Letkol
Posts 2.599
Reputation: 15
Awards:

Sebagian Tahanan Mengaku Bayar hingga Rp 20 Juta
SURABAYA - Mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB) tidak semudah yang dikira. Sebagian narapidana harus mengeluarkan dana agar bisa cepat masuk dalam daftar penerima PB, CMB, maupun CB yang disebut-sebut sebagai upaya untuk mengurangi overload penjara itu.

Kondisi tersebut dialami Asih (bukan nama sebenarnya). Mantan napi kasus narkoba itu mengaku membayar Rp 2,5 juta untuk mendapatkan PB. Menurut mantan penghuni Lapas Wanita Malang tersebut, jumlah dana yang dikeluarkan terbilang sedikit jika dibandingkan dengan "transaksi" yang dilakukan penghuni lain. "Ada yang lebih dari itu (Rp 2,5 juta, Red)," katanya tanpa mau merinci jumlah dana yang biasa dikeluarkan penghuni lain.

Ketika ditanya untuk apa saja uang tersebut, wanita yang divonis 10 tahun penjara itu menyatakan untuk biaya administrasi. "Agar proses pengurusan PB lancar," imbuhnya.

Hanya untuk biaya administrasi? Mendengar pertanyaan tersebut, wanita berambut panjang itu terdiam sejenak, lantas tersenyum. Lalu, dia menyatakan bahwa hitungan biaya administrasi tersebut sudah termasuk "uang lelah" bagi petugas lapas yang mengurus PB miliknya. "Istilahnya, uang jasa untuk mereka (petugas, Red)," ujar wanita yang dituntut hukuman dua tahun oleh JPU itu.

Selain mendapatkan PB, tiap hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan, Asih mendapatkan remisi (potongan masa hukuman). Dengan demikian, dia hanya menjalani pidana empat tahun delapan bulan gara-gara PB dan remisi.

Sama dengan PB, untuk mendapatkan remisi, sebagian para napi tidak mendapatkan dengan cuma-cuma. Mereka perlu merogoh kocek untuk mendapatkannya, meski biayanya relatif sedikit dibandingkan dengan PB. Asih tidak keberatan mengeluarkan dana untuk memperoleh PB maupun remisi. Sebab, kompensasi yang dia peroleh jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan, yakni kebebasan.

Hal senada diungkapkan Ketua Forum Silaturahmi Mantan Tahanan dan Narapidana (Fosil Maharana) Jumanto. Menurut dia, pemberian uang untuk memperoleh PB, CMB, CB maupun remisi tersebut bukan rahasia lagi. Para napi juga tidak keberatan melakukan hal itu karena memang hubungan tersebut bersifat simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). "Meski ada uang, bukan berarti semua bisa mendapatkan PB, CMB maupun CB," ujarnya. Sebab, kata pria berusia 42 tahun itu, pengajuan PB, CMB, CB, maupun remisi tetap harus mematuhi ketentuan dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Misalnya, untuk PB dan CMB, syarat yang wajib dipenuhi tahanan adalah telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya, berkelakuan baik, dan menyesali perbuatannya. CB diberikan kepada napi yang mendapatkan hukuman maksimal satu tahun, minimal telah menjalani hukuman enam bulan 15 hari. "Karena itulah, tidak semua napi harus membayar untuk mendapatkan PB, CMB maupaun CB," imbuh Jumanto.

Pernyataan itu dibenarkan mantan napi kasus pembunuhan, sebut saja Yongki, yang juga memperoleh PB. Untuk mendapatkan hak istimewa tersebut, dia tidak pernah mengeluarkan uang satu rupiah pun. "Pengajuan PB saya disetujui karena kebaikan seorang pejabat di Dirjen Pemasyarakatan yang kenal baik dengan saya," akunya.

Meski tidak mengeluarkan uang untuk mendapat PB, pria berusia 44 tahun tersebut menjelaskan bahwa pembayaran biaya administrasi untuk mendapatkan kebebasan sudah ada sejak dia masuk penjara pada 1995. Namun, jumlah uang yang dikeluarkan kala itu tidak sebanyak sekarang. "Dulu hanya hitungan ribuan hingga ratusan ribu. Sekarang jutaan samapai puluhan juta. Bahkan, ada yang sampai Rp 20 juta. "Bergantung kemampuan napi. Semakin kaya, biasanya bayarnya makin tinggi," imbuh mantan napi yang bebas sejak empat tahun lalu itu.

Saat dikonfirmasi tentang biaya tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Depkum Ham Jatim Wahyu Widodo membantah. Menurut dia, untuk mendapatkan PB, CMB, dan CB, para napi tidak perlu mengeluarkan biaya. Sebab, pihaknya tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk itu.

Dia juga menepis tudingan adanya pemberian uang untuk PB, CMB, maupun CB yang mencapai puluhan juta. "Tidak ada uang sebanyak itu. Tapi, kalau memang napi ingin memberi uang kepada petugas, apa tidak boleh? Yang jelas, kami tidak pernah meminta uang untuk itu," katanya.

Biasanya, lanjut dia, sebagian napi rela mengeluarkan dana hanya untuk biaya fotolopi berkas mereka. Tujuannya, permohonan pembebasan mereka segera terealisasi. "Kalau menunggu anggaran dari pemerintah, itu terlalu lama," imbuhnya.

Bagaimana jika ada oknum petugas rutan atau lapas yang sengaja "memperjualbelikan" hak kebebasan tersebut? Pria asal Jawa Tengah itu berjanji menindak tegas. Bila terbukti ada petugas yang memperjualbelikan, mereka akan diberi sanksi. "Namun, membuktikan hal itu tidak mudah. Tidak mungkin napi mengaku tentang pemberian uang. Begitu juga petugas," ujarnya.






signature
[url=http://indohotpic.blogspot.com/]INDONESIA ARTIS GALERI[/url]


   New reply




User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum Bebas Indonesia
Demokrasi & Kebebasan temukan jalannya!
Respecting others will make you happy here
© 2004-2013 by Adimin | Fan Page | Group Discussion | Twitter | Google+ | Instagram