Hello There, Guest! - Silahkan Daftar atau Login Cepat via Facebook
Post Terbaru Sejak Login Terakhir   Post Terbaru 24 Jam Terakhir



 
  • 205 Vote(s) - 3.13 Average
Tools    New reply


29 Jan 2008 22:44
Gun FBI
Letkol
Posts 2.595
Reputation: 21
Awards:
Pembayar PajakFBI Fans

N o t a r i s

Dasar Pengangkatan
Dasar pengangkatan sebagai Notaris adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 Nopember 1998 nomor C-537.HT.03.01-Th.1998 tentang Pengangkatan Notaris.

Pengertian

Definisi Notaris
Berdasarkan bunyi pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3) bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat.

Tugas dan Pekerjaan serta Wewenang Notaris

Tugas dan pekerjaan dari Notaris pada umumnya meliputi:
1. membuat akta-akta otentik;
2. mengesahkan surat-surat di bawah tangan (legaliseren);
3. mendaftarkan surat-surat di bawah tangan (waarmerken);
4. memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Wewenang Notaris adalah bersifat umum (regel) dan meliputi empat hal, yakni:
1. sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;
2. sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
4. sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris)

Di dalam point 1 dari Peraturan VIII.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-37/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal telah diatur bahwa Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: 731/PM/STTD-N/2005 tertanggal 15 Februari 2005, kami telah terdaftar di Bapepam selaku Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Notaris Pembuat Akta Koperasi

Di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia tertanggal 24 September 2004 nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, telah diatur bahwa Notaris yang melakukan kegiatan pembuatan akta di bidang Koperasi wajib terlebih dahulu terdaftar di Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia tertanggal 23 September 2005 nomor: 86/Kep/M.KUKM/IX/2005 tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi, kami telah diangkat dan ditetapkan oleh Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi.

Notaris Bank Syariah

Kami telah berwenang membuat akta-akta yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang dilakukan di Bank Syariah karena telah mengikuti pendidikan dan pelatihan "Aspek Legal Bank Syariah" yang diselenggarkan oleh penyelenggara yang telah diakui oleh Bank Indonesia berdasarkan Sertipikat tertanggal 3 Desember 2005 nomor: ALBS200512115.
Notaris disumpah oleh Pengadilan Negeri dan lingkup kerjanya untuk seluruh Indonesia. Disamping itu tugas notaris menangani segala akta (lebih luas dari PPAT).

Untuk mendapatkan sebutan notaris, seseorang harus melewati pendidikan notaris setingkat S-2 (Strata-2). Sebelumnya mereka harus mengambil pendidikan strata satu (S-1) fakultas hukum. Dan lebih bagus lagi kalau jenjang S1-nya mengambil hukum perdata. setelah lulus magister notariat maka harus magang dulu selama 2 tahun di kantor notaris baru boleh buka kantor sendiri (izin dari DepkumHam).


Pejabat Pembuat Akta Tanah

Dasar Pengangkatan
Dasar pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 Juni 1998 nomor 8-XI-1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukan Daerah Kerjanya.

Pengertian

Definisi P.P.A.T.
Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa yang dimaksud dengan P.P.A.T. atau Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Tugas Pokok Dan Kewenangan P.P.A.T.
Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu (pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998).

Perbuatan hukum yang dimaksudkan diatas adalah sebagai berikut (pasal 2 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998):
1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
5. pembagian hak bersama;
6. pemberian Hak Guna Bangunan / Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
7. pemberian Hak Tanggungan;
8. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

PPAT khusus yaitu pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program dan tugas pemerintahan tertentu.
PPAT disumpah oleh kepala Badan Pertanahan Nasional dan lingkup kerjanya hanya perwilayah/perkota.

Smile

29 Jan 2008 22:51
t3nn4n9
Kolonel
Posts 3.257
Reputation: 3
Awards:

Yap, notaris ga bisa membuat akta tanah...
dioper ke PPAT..

29 Jan 2008 22:57
sampela
Mayjen
Posts 5.944
Reputation: 26
Awards:
FBI Fans

thanks... kadang ada yang coba bodoh2in masyarakat tentang akta tanah, apalagi kalo rebut tanah warisan... post yang menarik Top TopTop






signature
biasakan login FBI setiap hari, dijamin ilmu bertambah Smile

1 Feb 2008 14:11
el_piojo
Kopka
Posts 128
Reputation: 3
Awards:

adakah kuota bagi notaris di kota tertentu bos??
maksudku ..ada ga kota yg sudah menutup kemungkinan seseorang jadi notaris??

cara mbayar jasa notaris itu pake prosentase ato gmn???

terima kasih

1 Feb 2008 14:16
udin.nrl
Letkol
Posts 2.405
Reputation: 19
Awards:
FBI Fans

Judul treadnya lucu....
dia bertanya.. dia yang menjawab..
kau yg memulai... kau yg mengakhiri......
eh kayak lagu j

2 Feb 2008 00:51
Gun FBI
Letkol
Posts 2.595
Reputation: 21
Awards:
Pembayar PajakFBI Fans

el_piojo Wrote:adakah kuota bagi notaris di kota tertentu bos??
maksudku ..ada ga kota yg sudah menutup kemungkinan seseorang jadi notaris??

cara mbayar jasa notaris itu pake prosentase ato gmn???

terima kasih
Jika Anda calon notaris, kini Anda tidak bisa sembarangan memilih tempat kedudukan. Departemen Hukum dan HAM (Dephukham) memperketat formasi jabatan notaris. Formasi ini merupakan penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris. Jika sebelumnya 1000 penduduk berbanding satu notaris. Aturan itu kini dirubah menjadi 13.000 penduduk dilayani oleh satu orang notaris.

Perubahan formasi itu sebenarnya telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenhukham) pada pertengahan Agustus 2007.
Jumlah perbandingan penduduk dan notaris itu mengacu pada standar pelayanan publik yang baik. Angka 13.000 penduduk tersebut diambil dari daerah kabupaten dengan jumlah penduduk paling rendah semisal di Papua.

Selain berdasarkan jumlah penduduk, dalam Pasal 22 ayat (1) UU Jabatan Notaris (UUJN) No. 30/2004 disebutkan Menteri Hukum dan HAM (Menhukham) juga bisa merubah formasi notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan.

Badan Sertifikasi Notaris menjalankan fungsi seleksi dengan menyelenggarakan ujian Jabatan Notaris. Selanjutnya, peserta ujian yang lulus seleksi berhak untuk memilih tempat kedudukan wilayah jabatan di daerah seluruh Indonesia dan berwenang membuat akta, termasuk akta mengenai tanah. Departemen Kehakiman & HAM dan Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan meregistrasi Notaris yang memilih tempat kedudukan di wilayah tersebut serta memeriksa dan mengawasi akta-akta yang dibuat oleh notaris di wilayah tersebut sesuai ruang lingkup bidang yang ditangani. Dengan sistem ini formasi jabatan notaris dijalankan secara alamiah melalui mekanisme pasar. Sebelum memilih wilayah jabatan, tentunya notaris yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan survey. Eksistensi notaris yang telah memilih menjalani jabatan di suatu wilayah selanjutnya ditentukan oleh daya serap pengguna jasa dan kemampuannya.

Dalam UU No. 30/2004:

HONORARIUM

Pasal 36
(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau c. di atas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37
Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

26 Feb 2008 13:02
kampretcoy
Prajurit
Posts 6
Reputation: 0
Awards:

Bagaimana solusinya, jika data objek pajak kita berupa Tanah di hapus datanya oleh pejabat Desa dimana tanah itu berada. yang diakibatkan kami tidak membayar pajak melalui desa itu, melainkan langsung ke BRI setempat. Mohon Penjelasannya

27 Feb 2008 22:14
big2besar
Mr. President
Posts 7.053
Reputation: 373
Awards:
Anti Child Po rn

kampretcoy Wrote:Bagaimana solusinya, jika data objek pajak kita berupa Tanah di hapus datanya oleh pejabat Desa dimana tanah itu berada. yang diakibatkan kami tidak membayar pajak melalui desa itu, melainkan langsung ke BRI setempat. Mohon Penjelasannya
ndan..masih megang bukti kepemilikan tanah gak ? kalo masih megang yah gak' apa-apa, apalagi kalo udah SHM

Dihapus data tanah di kantor kepala desa, belum tentu terhapus di Kantor Pajak PBB atau di BPN. Pejabat desa tidak bisa menghapus data tanah, sebab:
pejabat desa tersebut harus mengetahui riwayat tanah tersebut, disitu tertulis siapa pemilik tanah pertama terus berlanjut sampai pemilik terakhir, kalo gak salah letter C namanya (kalo belum ada SHMnya), data tanah tersebut ada dalam buku besar dan termasuk dokumen negara, penghapusan dan penggantian data tanah harus ada dasarnya.

Sebenarnya tidak masalah untuk membayar PBB di BRI, karena tetap masuk ke kas negara, yang jadi masalah kalo data pemilik tanah diganti. Sengketa tanah biasanya berawal dari sini.






signature
"Jangan pernah mempercayai apa pun dalam politik sampai hal itu resmi diingkari". Otto von Bismarck (1819-1898)

Cool

27 Feb 2008 22:32
Kojek
Tukang Sapu
Posts 10.335
Reputation: 238
Awards:
Pembayar PajakCharityFBI ManiaMember Telah DewasaFacebook Network

Bagus...
Saya jadi mengerti sekarang...
Thanks






signature
[b]Sabar, Ikhlas, Legowo dan Bersyukur adalah kunci hidup penuh rahmah.......[/b]

28 Feb 2008 12:22
Herman Dexter
Mayor
Posts 1.865
Reputation: 54
Awards:

Mau nanya nih ? Bisa gak ya tanah yang udah memiliki status SHM dan udah terdaftar di BPN digugat kepemilikannya ??? Alasan si penggugat karena waktu terjadi jual beli tanah tsb tidak ada kwitansi jual belinya. sebagai catatan jual beli sudah berlangsung lama (sekitar thn 1960) dan pada waktu itu sipemegang SHM tidak mengenal yg namanya kwitansi maklum org Jambi (Jaman mBien) ? Thx atas Jawabannya.

28 Feb 2008 13:05
big2besar
Mr. President
Posts 7.053
Reputation: 373
Awards:
Anti Child Po rn

Herman Dexter Wrote:Mau nanya nih ? Bisa gak ya tanah yang udah memiliki status SHM dan udah terdaftar di BPN digugat kepemilikannya ??? Alasan si penggugat karena waktu terjadi jual beli tanah tsb tidak ada kwitansi jual belinya. sebagai catatan jual beli sudah berlangsung lama (sekitar thn 1960) dan pada waktu itu sipemegang SHM tidak mengenal yg namanya kwitansi maklum org Jambi (Jaman mBien) ? Thx atas Jawabannya.
Biasanya saat kita mengajukan SHM, BPN memberikan pengumuman bahwa tanah tersebut akan dibuatkan SHM selama 2 bulan berturut-turut, kalo selama 2 bulan tidak ada yang menggugat akan langsung dilanjutkan untuk dibuatkan SHM.

Dasarnya pembuatan SHM, girik tanah/letter C, surat keterangan dari pejabat desa/kelurahan kalo tanah itu tidak sengketa disertai (yg terpenting) adanya Akta Jual Beli yang disahkan oleh PPAT.

Namun banyak terjadi sengketa tanah, berawal dari 2 girik tanah atau 2 SHM bahkan ada yang 1 girik menjadi 2 SHM atas tanah yang sama, ini akan melalui proses yang panjang di pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah itu.

Kalo udah punya SHM, tenang aza ndan... (asalkan tidak dobel SHMnya)

Smile






signature
"Jangan pernah mempercayai apa pun dalam politik sampai hal itu resmi diingkari". Otto von Bismarck (1819-1898)

Cool

28 Feb 2008 13:06
big2besar
Mr. President
Posts 7.053
Reputation: 373
Awards:
Anti Child Po rn

Herman Dexter Wrote:Mau nanya nih ? Bisa gak ya tanah yang udah memiliki status SHM dan udah terdaftar di BPN digugat kepemilikannya ??? Alasan si penggugat karena waktu terjadi jual beli tanah tsb tidak ada kwitansi jual belinya. sebagai catatan jual beli sudah berlangsung lama (sekitar thn 1960) dan pada waktu itu sipemegang SHM tidak mengenal yg namanya kwitansi maklum org Jambi (Jaman mBien) ? Thx atas Jawabannya.
Biasanya saat kita mengajukan SHM, BPN memberikan pengumuman bahwa tanah tersebut akan dibuatkan SHM selama 2 bulan berturut-turut, kalo selama 2 bulan tidak ada yang menggugat akan langsung dilanjutkan untuk dibuatkan SHM.

Dasarnya pembuatan SHM, girik tanah/letter C, surat keterangan dari pejabat desa/kelurahan kalo tanah itu tidak sengketa disertai (yg terpenting) adanya Akta Jual Beli yang disahkan oleh PPAT.

Namun banyak terjadi sengketa tanah, berawal dari 2 girik tanah atau 2 SHM bahkan ada yang 1 girik menjadi 2 SHM atas tanah yang sama, ini akan melalui proses yang panjang di pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah itu.

Kalo udah punya SHM, tenang aza ndan... (asalkan tidak dobel SHMnya)

Smile






signature
"Jangan pernah mempercayai apa pun dalam politik sampai hal itu resmi diingkari". Otto von Bismarck (1819-1898)

Cool

28 Feb 2008 14:56
Herman Dexter
Mayor
Posts 1.865
Reputation: 54
Awards:

Nanya lagi nih... Maklum agak oot kalau soal2x hukum perdata. Apalagi yg berhubungan dengan tanah.

1. Apa bedanya girik dengan grand. soalnya kalau didaerah gue org kebanyakan nyebutnya grand (grand sultan) surat tanda kepemilikan atas sebidang tanah yg dikeluarkan oleh raja atau sultan dijaman sebelum kemerdekaan RI.

2. Seandainya terjadi kepemilikan ganda atas sebidang tanah dimana pemilik ke-1 memegang girik sedang pemilik kedua memegang SHM kira2x siapa yg paling berhak atas tanah tersebut ?

Sekali lagi thx atas jawabannnya.

28 Feb 2008 15:31
hendriks
Pelda
Posts 393
Reputation: 0
Awards:

ok

4 Mar 2008 21:55
herufbi
Kolonel
Posts 4.276
Reputation: 68
Awards:
CharityFBI FansFacebook Network

Apabisa Camat jadi PPAT, dibeberapa tempat Camat masih melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998


   New reply




User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum Bebas Indonesia
Demokrasi & Kebebasan temukan jalannya!
Respecting others will make you happy here
© 2004-2013 by Adimin | Fan Page | Group Discussion | Twitter | Google+ | Instagram