Hello There, Guest! - Silahkan Daftar atau Login Cepat via Facebook
Post Terbaru Sejak Login Terakhir   Post Terbaru 24 Jam Terakhir



 
  • 60 Vote(s) - 2.92 Average
Tools    New reply


25 Jan 2008 23:20
Mamba
Letjen
Posts 8.287
Reputation: 4
Awards:

16 Mei 1945
Kongres Pemuda seluruh Jawa di Bandung, yang disponsori oleh Angkatan Muda Indonesia. Kongres itu dihadiri oleh lebih dari 100 pemuda terdiri dari utusan-utusan pemuda, pelajar dan mahasiswa seluruh Jawa, antara lain Jamal Ali, Chairul Saleh, Anwar Cokroaminoto dan Harsono Cokroaminoto serta mahasiswa-mahasiswa Ika Daigaku di Jakarta. Dalam kongres itu, dianjurkan agar supaya para pemuda di Jawa hendaknya bersatu dan mempersiapkan dirinya untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, bukan sebagai hadiah Jepang.

28 Mei 1945
Dimulailah upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI bertempat di gedung Cuo Sangi In. Pada kesempatan itu pula dilakukan upacara pengibaran bendera Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodigdo, yang kemudian di susul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Toyohiko Masuda.

Sebelum sidang pertama BPUPKI berakhir, di bentuk suatu panitia kecil untuk :
Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.
Menjadikan dokumen itu (Piagam Jakarta) sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka.

29 Mei 1945
Mr. Muhammad Yamin di dalam pidatonya, mengemukakan lima “Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” sebagai berikut :

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan Rakyat/Keadilan Sosial.

31 Mei 1945
Prof. DR. Mr. R. Supomo menyampaikan pidatonya mengenai “Dasar-dasar Negara Indonesia Merdeka”, sebagai suatu filosofische grondslag, yaitu :

1. Persatuan
2. Kekeluargaan.
3. Keseimbangan Lahir dan Batin.
4. Musyawarah.
5. Keadilan Rakyat.

1 Juni 1945
Ir. Sukarno menyampaikan pidatonya dengan nama Lahirnya Pancasila mengenai “Dasar Indonesia Merdeka”, dimana materi Pancasila yang dikemukakan ialah sebagai berikut :

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme, atau Peri Kemanusiaan.
3. Mufakat atau Demokrasi.
4. Kesejahteraan atau Keadilan Sosial.
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

25 Jan 2008 23:21
Kojek
Tukang Sapu
Posts 10.335
Reputation: 238
Awards:
Pembayar PajakCharityFBI ManiaMember Telah DewasaFacebook Network

Top Top Top
mantab ndan






signature
[b]Sabar, Ikhlas, Legowo dan Bersyukur adalah kunci hidup penuh rahmah.......[/b]

25 Jan 2008 23:24
Mamba
Letjen
Posts 8.287
Reputation: 4
Awards:

15 Juni 1945
Sekelompok pemuda mendirikan Gerakan Angkatan Baru Indonesia, yang berpusat di Menteng 31, Jakarta. Ketua organisasi itu adalah BM Diah dan anggotanya yaitu Sukarni, Sudiro, Chaerul Saleh, Syarif Thayeb, Wikana, Supeno, Asmara Hadi dan P. Gultom.

22 Juni 1945
Sesudah sidang pertama itu, 9 orang anggota BPUPKI atau di kenal juga dengan Panitia 9, bersidang yang menghasilkan suatu dokumen, berisikan tujuan dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka, yang akhirnya di terima dengan suara bulat dan ditanda-tangani. Dokumen tersebut di kenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter), sesuai dengan penamaan oleh Mr. Muh. Yamin.

Panitia 9 beranggotakan :

1. Abikusno Cokrosuyoso.
2. Sukarno.
3. K.H. Wahid Hasyim.
4. K.H. Agus Salim.
5. Ahmad Subarjo.
6. Mohammad Hatta.
7. A.A. Marimis.
8. Abdul Kahar Mudzakir.
9. Mohammad Yamin.

Dalam Piagam Jakarta di atas sama sekali tidak di sebut pemerintah balatentara Jepang yang menghadiahi kemerdekaan. Yang dikehendaki oleh pemerintah balatentara Jepang ialah perumusan yang akan dikemukakan oleh BPUPKI, dimana di sebut peranan pemerintah balatentara Jepang. Oleh karena Piagam Jakarta di susun di luar pengetahuan balatentara pendudukan Jepang, naskah itu di sebut ilegal. Lagi pula isinya bertentangan dengan maksud pemerintah balatentara Jepang.

10-16 Juli 1945
Perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dilakukan dalam sidang BPUPKI, dimana telah di bahas Rencana Undang-undang Dasar melalui suatu panitia Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Sukarno. Panitia tersebut kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar beranggotakan tujuh orang, yakni :

1. Prof. Dr. Mr. Supomo.
2. Mr. Wongsonegoro.
3. Mr. Achmad Subarjo.
4. Mr. A.A. Maramis.
5. Mr. R.P. Singgih.
6. H. Agus Salim.
7. dr. Sukiman.

Kewajiban Panitia Kecil ini adalah merancang UUD dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dimajukan di rapat besar dan rapat Panitia Perancang UUD. Dalam Rapat Panitia Perancang UUD, di ambil keputusan mengenai :

1. Bentuk Negara Unitarisme (Kesatuan).
2. Preambule setuju di ambil dari Jakarta Charter (Piagam Jakarta).
3. Kepala Negara 1 orang.
4. Nama Kepala Negara adalah Presiden.

Hasil perumusan panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia lain, yang terdiri dari :

1. Prof. Dr. Mr. Supomo.
2. H. Agus Salim.
3. Prof. Dr. P.A. Husein Jayadiningrat.

Di dalam merumuskan Undang-undang Dasar, panitia tersebut menggunakan Piagam Jakarta sebagai konsep perumusannya, yang mengandung pula perumusan dasar filsafat negara, yang kemudian di kenal dengan nama Pancasila.

28 Juli 1945
Gerakan Rakyat Baru diresmikan pembentukannya oleh Letnan Jenderal Y. Nagano. Kemudian dua organisasi besar, yaitu Jawa Hokokai dan Masyumi digabungkan menjadi satu di dalamnya. Tidak seorang pun dari tokoh golongan pemuda yang radikal, seperti Chairul Saleh, Sukarni, Harsono Cokroaminoto dan Asmara Hadi yang bersedia menduduki kursi yang telah disediakan untuk mereka.

7 Agustus 1945
Panglima balatentara Jepang di Asia Tenggara yang bermarkas besar di Dalat, Saigon mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebagai pengganti Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). PPKI bertugas mempercepat segala usaha yang berhubungan dengan persiapan terakhir guna membentuk pemerintahan Republik Indonesia.

Para anggota di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu digerakkan oleh pemerintah, sedangkan mereka diizinkan melakukan segala sesuatunya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri, tetapi di dalam melakukan kewajibannya itu mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena itu harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya.
Kemerdekaan negara Indonesia itu merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hakko-Iciu.

Anggota PPKI adalah Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, BPH. Purboyo, KRT. Rajiman Wediodiningrat, Sutarjo Kartohadikusumo, Andi Pangerang, MR. IGK Puja, dr. Mohammad Amir, Otto Iskandardinata, R. Panji Suroso, PBKA. Suryohamijoyo, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Abdul Abas, Dr. J. Latuharhary, AA. Hamidhan, Abdul Kadir, Dr. Supomo, K.H. Wahid Hasyim, Dr. Teuku Mohammad Hassan, Dr. GSJJ Ratulangie, Drs. Cawan Bing. Selain itu, Subarjo di angkat sebagai penasehat khusus panitia itu.

Sumber berita dari sejarah indonesia dan beberapa forum tetangga

26 Jan 2008 01:13
jungle
Kolonel
Posts 4.233
Reputation: 142
Awards:

lengkap banget....seep deh Top Top Smile






signature
[b][color=#0000CD]Cool, Calm and Confident[/color][/b]

7 Mar 2008 06:08
Mamba
Letjen
Posts 8.287
Reputation: 4
Awards:

Pesen tempat dulu Smile

8 Mar 2008 01:10
herufbi
Kolonel
Posts 4.276
Reputation: 68
Awards:
CharityFBI FansFacebook Network

krisna02 Wrote:Di dalam merumuskan Undang-undang Dasar, panitia tersebut menggunakan Piagam Jakarta sebagai konsep perumusannya, yang mengandung pula perumusan dasar filsafat negara, yang kemudian di kenal dengan nama Pancasila.
ndan, apa ada versi Pancasila yang salah satu silanya diambil dari Piagam Jakarta?, .... "Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya" atau kalimat tersebut ada dalam Preambule.

krisna02 Wrote:Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.
Menjadikan dokumen itu (Piagam Jakarta) sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka
So mana yang benar, Piagam Jakarta sebagai teks untuk Proklamasi (memproklamasikan Indonesia merdeka) atau ada dalam Pembukaan UU Persiapan Kemerdekaan atau ada dalam Pancasila. Thanks

8 Mar 2008 03:42
Gun FBI
Letkol
Posts 2.595
Reputation: 21
Awards:
Pembayar PajakFBI Fans

tambahan

Pasca-Kemerdekaan
Rapat kedua KNIP yang diketuai oleh Sutan Syahrir pada tanggal 25-26 November 1945

* 18 Agustus PPKI membentuk sebuah pemerintahan sementara dengan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Piagam Jakarta yang memasukkan kata "Islam" di dalam sila Pancasila, dihilangkan dari mukadimah konstitusi yang baru.

Republik Indonesia yang baru lahir ini terdiri 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

* Pada 22 Agustus Jepang mengumumkan mereka menyerah di depan umum di Jakarta. Jepang melucuti senjata mereka dan membubarkan PETA Dan Heiho. Banyak anggota kelompok ini yang belum mendengar tentang kemerdekaan.

* 23 Agustus - Soekarno mengirimkan pesan radio pertama ke seluruh negeri

* Badan Keamanan Rakyat, angkatan bersenjata Indonesia yang pertama mulai dibentuk dari bekas anggota PETA dan Heiho. Beberapa hari sebelumnya, beberapa batalion PETA telah diberitahu untuk membubarkan diri.

* 29 Agustus - Rancangan konstitusi bentukan PPKI yang telah diumumkan pada 18 Agustus, ditetapkan sebagai UUD 45. Soekarno dan Hatta secara resmi diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. PPKI kemudian berubah nama menjadi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). KNIP ini adalah lembaga sementara yang bertugas sampai pemilu dilaksanakan. Pemerintahan Republik Indonesia yang baru, Kabinet Presidensial, mulai bertugas pada 31 Agustus.

8 Mar 2008 17:11
herufbi
Kolonel
Posts 4.276
Reputation: 68
Awards:
CharityFBI FansFacebook Network

apabisa Wrote:tambahan
Sekalian saya kutip dari wikipedia hari-hari sebelum Proklamasi dibacakan, seperti peristiwa Rengasdengklok:
Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa "penculikan" yang dilakukan oleh sejumlah pemuda (a.l. Adam Malik dan Chaerul Saleh) dari Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30. WIB, Soekarno dan Hatta dibawa atau lebih tepatnya diamankan ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi.

Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Chairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut.
Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Kamis, 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok, di rumah Djiaw Kie Siong. Naskah teks proklamasi sudah ditulis di rumah itu. Bendera Merah Putih sudah dikibarkan para pejuang Rengasdengklok pada Rabu tanggal 15 Agustus, karena mereka tahu esok harinya Indonesia akan merdeka.

Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Jusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Mr. Achmad Soebardjo, kemudian Kunto dan Achmad Soebardjo ke Rangasdengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati dan Guntur. Achmad Soebardjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada tanggal 16 tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta.

Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang "dipinjam" (tepatnya sebetulnya "diambil") dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Laut Dr. Kandeler.

[Image: Berkas:Kamar_Bung_Karno.jpg]

12 Mar 2008 07:30
Mamba
Letjen
Posts 8.287
Reputation: 4
Awards:

Top dah sudah di posting semua nya rep plus untuk mas de dan herufbi

Top Top Top

14 Mar 2008 03:12
Gun FBI
Letkol
Posts 2.595
Reputation: 21
Awards:
Pembayar PajakFBI Fans

Sekilas Pergerakan Nasional Menjelang Proklamasi

Pada masa akhir kekuasaannya di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang berada dalam keadaan terjepit. Keadaan ini mulai terjadi sejak Agustus 1943 baik pada front barat mereka yg berhadapan dgn Inggris, maupun front timur yg menghadapi US, Jepang telah jauh dipukul mundur & dari ofensif menjadi defensif, sehingga benteng pertahanannya yg terakhir adalah Asia Tenggara dgn Indonesia sbg intinya.

Oleh sebab itu, mereka merasa perlu mengambil hati rakyat Indonesia dgn menjanjikan "kemerdekaan".

Sebelumnya mereka telah menghadiahkan "kemerdekaan" kepada Birma & Filipina, yg keduanya merupakan negri garis depan.

Indonesia baru diberi janji "kemerdekaan kelak di kemudian hari", krn Sekutu ternyata tdk membuka front baru di selatan utk melakukan penyerbuan thdp Indonesia dari Australia. Daerah Indonesia yg menjadi kancah WW2 adalah Irian & Maluku Utara sebagai bagian dari front timur.
Utk mempersiapkan "kemerdekaan" Indonesia, pihak Jepang membentuk "Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan" (Dokuritsu Jumbi Cosakai) pd tgl 29 April 1945 yg terdiri dari:

Ketua : Dr. Rajiman Wedyodiningrat.
Ketua Muda : Ichibangase.
Anggota biasa : 60 orang terdiri dari:
- 4 orang keturunan Cina.
- 1 orang keturunan Eropa.
- 1 orang keturunan Arab.
- 54 orang Jawa, Sumatra, Maluku & Sulawesi.
Anggota istimewa: 7 orang Jepang.

Pd tgl 22 Juni 1945, 9 orang tokoh nasional yg juga tokoh2 Badan Penyelidik mengadakan pertemuan utk membahas usul2 mengenai dasar negara yg kemudian terkenal sbg Piagam Jakarta.

Badan Penyelidik kemudian merumuskan suatu konsep konstitusi berdasarkan Piagam Jakarta.

Pd tgl 7 Agustus 1945, Badan Penyelidik (yang bentukan Jepang) dibubarkan krn dianggap telah selesai tugasnya, kemudian ke 9 tokoh tsb membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dgn penambahan anggotanya.

PPKI kemudian berubah kedudukannya & berfungsi:

- Mewakili seluruh bangsa Indonesia.
- Sebagai pembentuk negara.
- Menurut teori hukum, badan seperti itu mempunyai wewenang utk meletakkan dasar negara.

Dalam rapat2 maupun diskusi para Founding Fathers mengenai dasar negara, terungkap pandangan mereka bhw dasar negara Indonesia merdeka adalah kekeluargaan atau disebut juga gotong royong yg merupakan penekanan bhw Indonesia merdeka yg mau dibentuk adalah suatu "negara persatuan yang mengatasi paham golongan".

Dgn menyerahnya Jepang secara tiba2 kpd Sekutu pd tgl 14 Agustus 1945 (pidato di radio oleh Kaisar Hirohito kepada rakyat Jepang) menimbulkan kekosongan pemerintahan, maka para tokoh2 nasional di dorong oleh kekuatan masa dari pemuda & rakyat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Melalui rapat tgl 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan konstitusi yg kemudian kita kenal dgn UUD 1945 (pembukaan, batang tubuh dan penjelasan resmi) adapun dasar negara merupakan bagian daripada Pembukaan UUD 1945.

Akibat terjangan gelombang Liberalisme, ternyata UUD 1945 hanya dijalankan selama kurang dari 3 bulan. Krn pd tgl 14 November 1945 terbentuk sistem kabinet parlementer dgn seorang Perdana Menteri & sistem multi-partai, yg tdk menguntungkan di dalam suasana Perang Kemerdekaan dlm menentukan kelangsungan hidup negara dan bangsa.

Dalam periode antara November 1945 sampai Desember 1949 (selama berkobarnya Perang kemerdekaan) melawan Belanda yg dibantu oleh kekuatan senjata Inggris & juga Jepang di awal2nya, secara resmi UUD 1945 masih ada, tetapi dalam kenyataannya tdk dilaksanakan oleh penyelenggara negara pada masa itu. Dalam kenyataannya, sistem yg berlaku adalah sistem parlementerisme Barat yg liberal berdasarkan multi-partai.

Nilai2 liberalisme Barat melandasi seluruh kehidupan politik kita yg berlangsung dgn persaingan bebas tanpa batas, tercermin dari kehidupan kabinet2 awal RI:

* Kabinet pertama berusia 6 ½ bulan.
* 3 susunan Kabinet dari PM Sjahrir berusia 8 ½ bulan.
* Kabinet Amir Sjarifuddin I berusia 4 bulan.
* Kabinet Amir Sjarifuddin II berusia 2 ½ bulan.
* Kabinet Hatta I berusia 18 ½ bulan, tetapi selama 7 ½ bulan, kabinet tsb tdk berfungsi krn Presiden & Wakil dalam tawanan musuh & secara formal pemerintahan dipegang oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia di bawah pimpinan Menteri Sjarifuddin Prawiranegara.
* Kabinet Hatta II berusia 4½ bulan.


Dengan demikian dalam kurun waktu 4½ tahun Perang Kemerdekaan, RI diperintah oleh 8 Kabinet, atau rata2 setiap ½ tahun berganti kabinet.

Dalam suasana seperti itu, TNI & Polisi harus melaksanakan konsolidasinya yg pertama. Berkat pendirian yg teguh Panglima Besar Jendral Sudirman dan Kepala Staf LetJen Oerip Soemohardjo, TNI tdk berantakan dipukul gelombang perpecahan partai2 politik yg berkompetisi dgn masing2 berusaha utk menguasai TNI.

Dalam keadaan demikian, wajib kita pahami ucapan Pak Dirman: "Satu2nya milik nasional yg tetap tdk berubah-ubah adalah Tentara Nasional Indonesia".

Sekilas Mengenai Tentara Pembela Tanah Air (Peta)

Lahirnya tentara sukarela Peta merupakan realisasi konsensus politik perjuangan para tokoh nasional pada waktu itu untuk menyusun suatu kelengkapan kekuatan inti dalam menyongsong kemerdekaan bangsa Indonesia.

Peta terdiri dari banyak kesatuan dan masing2 berkekuatan satu batalyon yg disusun secara kedaerahan (keresidenan). Bila diperhatikan susunan batalyon dan latihan yg diberikan kepada anggota2nya, dapat diperoleh kesan bahwa pasukan Peta akan ditugaskan utk menjalankan perang gerilya di bawah pimpinan perwira2 Jepang, apabila Sekutu menyerang dan menduduki wilayah Nusantara.

Sampai saat Jepang kalah perang, organisasi (battle order) Peta tidak mencapai tingkat yg lebih tinggi dari batalyon.

Pulau Jawa & Sumatra dalam banyak hal menunjukkan persamaan, krn pada kedua pulau tsb pemerintah pendudukan dijalankan di bawah komando Rikugun (AD) dan diluar kedua pulau tsb dilakukan oleh pemerintah pendudukan di bawah Kaigun (AL).

Pembentukan Jawa Kyodo bo ei gyugun (pasukan sukarela utk membela tanah Jawa) pengajuan surat permohonannya dilakukan pada tgl 7 September 1943 oleh Pak Gatot Mangkuprojo, seorang tokoh pergerakan nasional kepada Siko Sikikan (panglima tertinggi) dan kepada Gunseikan (kepala pemerintahan militer) Jepang.

Ada tiga sebab utama yg mendesak dalam melahirkan Peta:

1) Kekuatan internasional khususnya ofensif Amerika di front Pasifik dimana sejak Agustus 1943 inisiatif serangan berada di tangan Sekutu. Di Pasifik Utara tentara Jepang diusir dari kepulauan Aleuten. Di Pasifik Tengah, armada Amerika telah siap mendekati Filipina. Di Pasifik Selatan pulau2 Guadalcanal dan kepulauan Solomon telah direbut kembali, sedangkan di Pasifik Baratdaya yaitu pulau Papua berhasil didarati. Jelasnya di seluruh front Pasifik, Jepang beralih posisinya, dari ofensif menjadi defensif. Beberapa wilayah Indonesia di bagian timur sudah mengalami serangan udara Sekutu.

2) Sebagai akibatnya, Jepang berusaha keras utk lebih banyak mendapat tambahan kekuatan militer dari rakyat pendudukan. Pembentukan Heiho yg sudah dimulai sejak tahun 1942 dirasakan tidak cukup. Jepang memerlukan tenaga2 yg lebih berkualitas dalam kecakapan militer.

3) Adanya suatu semangat nasionalisme dan patriotisme yg menyala-nyala khususnya sejak berdirinya Putera (Pusat Tenaga Rakyat) pada bulan Maret 1942 di bawah pimpinan empat-serangkai Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan KH Maskur. Semangat nasionalisme & patriotisme inilah yg mendesak pula agar kepada pemuda2 Indonesia diberi latihan militer sebagai syarat mutlak utk membangkitkan kembali jiwa keperwiraan bangsa Indonesia ke dalam suatu wadah militer yg lengkap.

Di dalam surat itu, beliau memohon agar pemerintah militer Jepang membentuk sebuah Barisan Sukarela yg segenap anggotanya terdiri dari orang2 Indonesia.

Berita mengenai surat permohonan itu mendapat sambutan hangat dari seluruh lapisan masyarakat, Bung Karno & Bung Hatta dalam bulan itu juga dgn resmi mendukungnya.

Pada tanggal 3 Oktober 1943 permohonan dikabulkan oleh pemerintah militer Jepang, maka pada tgl tsb Gunsireikan (Panglima tentara ke 16) LetJen Kumakici Harada mengeluarkan sebuah peraturan yg dikenal dgn nama Osamu Seirei no. 44 yg berjudul "Pembentukan pasukan sukarela untuk membela tanah air".

Satu fakta bahwa Peta didirikan semasa pendudukan Jepang, dgn sendirinya perlengkapan, persenjataan dan lainnya disediakan oleh Jepang. Namun demikian yg penting adalah motivasi yg mendorong pemuda2 Indonesia, khususnya para pimpinan utk memasuki Peta pada waktu itu. Motivasi yg menjadi landasan adalah perjuangan politik yg sama nilainya dgn perjuangan pada saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia nantinya.

Motivasi ini menjiwai kesadaran seperti yg dilukiskan oleh seorang penulis Belanda, Pierre Hejboer di dalam bukunya yg terbit setelah revolusi fisik berakhir, bahwa "pada suatu saat diperlukan suatu tentara yang harus membela Indonesia yg merdeka & berdaulat".

Kesempatan, wadah dan saat yg tepat dan disediakan oleh sejarah adalah Peta di dalam masa pendudukan Jepang, yaitu dengan membangkitkan semangat keprajuritan bangsa Indonesia kembali.

Sebelumnya, persiapan jiwa & semangat kemerdekaan telah dirintis secara "modern" dalam lingkup nasional sejak tahun 1908 pada masa kolonialisme Belanda. Persiapan fisik & mental termasuk semangat keprajuritan menyongsong kemerdekaan yg pada suatu saat pasti akan tiba, banyak dilakukan secara kebetulan bersamaan waktunya dgn masa pendudukan tentara Jepang.

Pembentukan Peta dimulai dgn memilih calon2 perwira, yakni calon utk komandan regu (Bundancho), komandan peleton (Shoodancho), komandan kompi (Cudancho) dan komandan batalyon (Daidancho):

a) Utk calon Bundancho umumnya direkrut dari pemuda2 yg telah menyelesaikan sekolah minimal setingkat menengah pertama (SMP) saat itu atau masih bersekolah di tingkatan SMA.

b) Utk calon Shoodancho umumnya direkrut pemuda2 yg baru saja meninggalkan bangku SMA dan belum / baru bekerja.

c) Utk calon Cudancho umumnya direkrut dari tenaga2 yg telah mempunyai kedudukan di dalam masyarakat: seperti para guru, pegawai2 pamong praja serta pegawai lainnya.

d) Utk calon Daidancho umumnya direkrut tenaga2 yg agak lanjut usianya (mulai akhir kepala 2) dan mempunyai pengaruh di daerah, dimana markas batalyon (Daidan / Butai) akan didirikan.

Tidak lama kemudian Jepang mulai melatih calon2 perwira pada tempat latihan & pendidikan militer, seperti yg di Jawa disebut Jawa bo ei gyugun kanbu rensentai (korps latihan pemimpin tentara sukarela pembela tanah air di Jawa), salah satunya yg berada di Bogor.

Sejak permulaan latihan & pendidikan militer, tempat dan ruang di antara 3 calon jabatan (mulai Shoodancho ke atas) tersebut dipisahkan, dan setelah pendidikan selesai perwira2 itu dikembalikan ke daerah asalnya

Beberapa orang perwira, bintara & tamtama Jepang bertindak sebagai penasehat & pengawas serta ditempatkan di Daidan-daidan. Dalam waktu singkat berdirilah dimana-mana kesatuan Peta di bawah pimpinan perwira2 muda, hal ini menambah harga diri dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi rakyat yg telah sejak lama mendambakan angkatan perang sendiri.

Khusus bagi para perwira, saat rekrutisasi oleh Jepang tdk dijanjikan suatu "pola jenjang karier" yg lazim bagi suatu golongan profesional & tdk ada bayangan pengaturan pensiun.

Motivasi pada waktu itu hanyalah "semangat keinginan membela tanah air" serta "memperoleh ketrampilan militer" dari suatu negara Asia yg pernah dapat mengalahkan tentara bangsa kulit putih yg selalu digambarkan lambang supremasi teknologi militer dunia di mata bangsa2 jajahan.

Selain pasukan Peta, berbagai organisasi kemasyarakatan kala itu juga menganjurkan latihan2 kemiliteran, hasilnya rakyat & pemuda2 belajar baris berbaris dan memanggul senapan kayu atau bambu2 yg sudah dipotong dgn panjang +/- 1.8 meter.

Pada akhir tahun 1944 dan permulaan 1945 suasana makin panas, bukan hanya krn api serangan2 Sekutu makin menjilat Indonesia, tetapi api patriotisme Indonesia makin membara krn janji2 kemerdekaan di ulur2 terus.

Tentara Peta di Jawa organisasinya di bawah koordinasi 3 orang Ciku bo ei sireiken (setingkat Corps):

1) Utk Jawa Timur dipimpin MayJen Iwabe berkedudukan di Surabaya.
2) Utk Jawa Tengah dipimpin MayJen Nakamura berkedudukan di Magelang.
3) Utk Jawa Barat dipimpin MayJen Mabuci berkedudukan di Bandung.

Tiga Ciku bo ei sireiken berada di bawah komando Gunseireikan (setingkat Army) yg dijabat oleh LetJen Kumakici Harada sbg Panglima tentara ke 16 di Asia Tenggara.

Setelah itu timbul format2 baru seperti Angkatan Muda yg disponsori oleh pejabat2 resmi Jepang sendiri, kerja paksa sebagai romusha makin banyak dikirim ke Birma, Thailand, Brunei dan pulau2 Pasifik. Jepang menempatkan petugas2 di kantor yg dulunya diisi tenaga Indonesia, ini menunjukkan bahwa mereka semakin menggenggam kekuasaan, walau dalam ucapan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia kelak di kemudian hari.

Sementara penguasa menguasai segala kebutuhan hidup, di pihak pemuda makin banyak kesempatan berkumpul, seperti adanya rapat2 pelopor, rapat2 tonarigumi (rukun tetangga), latihan bahaya udara dsbnya.

Kesempatan2 utk mengembangkan kelompok2 informal dalam perjuangan makin ditingkatkan. Satu hal yg dapat dinilai positif bahwa seluruh rakyat diikutsertakan dalam persiapan pertahanan sipil, walaupun hanya sekedarnya dari desa sampai kota, di tiap sekolah, kantor, pabrik2 diadakan latihan dasar kemiliteran.

Selain itu sudah diperkenankan menyuarakan nasionalisme Indonesia, bahkan lambang2 juga dianjurkan utk dipasang. Konsesi politik juga diberikan setelah AB Jepang terus menerus terpukul mundur & menderita kekalahan di berbagai medan tempur.

Jadi sebenarnya motivasi Jepang memberi kesempatan dan kelonggaran kepada rakyat & pemuda Indonesia selain mengambil hati, juga memerlukan tambahan kekuatan militer kalau Sekutu sampai mendarat di tanah air kita, setidak-tidaknya pertahanan wilayah di garis belakang dapat diserahkan kepada rakyat kita.


Lahirnya TKR & Badan2 Perjuangan

TNI lahir di tengah2 kancah perjuangan nasional yg melahirkan dan mempertahankan kemerdekaan dan merupakan produk perjuangan nasional itu sendiri.

Unsur2 awalnya adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR), badan2 perjuangan & kesatuan2 polisi pemerintah pendudukan Jepang (Keisatsutai). Unsur2 ini kemudian berkembang melalui berbagai tahapan dgn proses yg sinambungan menjadi TNI.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, maka di Indonesia terjadi kekosongan pemerintahan. Kesempatan yang ada itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia utk memproklamasikan kemerdekaannya.

Belanda sbg anggota Sekutu yg menang perang dapat membusungkan dada, bhw bekas daerah jajahannya akan dapat diduduki kembali. Gubenur Jendral Van Starkenborgh Stachouwer (yg memerintah saat sebelum Hindia Belanda menyerah kpd Jepang di bln Maret 1942) seusai perang di Pasifik mengajukan permintaan berhenti kepada pemerintahnya, krn perbedaan kebijaksanaan dgn Mentri Jajahan Logeman. Stachouwer berpendapat kebijaksanaan Belanda di Indonesia harus ditujukan kpd pengakuan nasionalisme Indonesia.

Beberapa macam pendapat pimpinan pemerintah Belanda menghadapi RI masih memiliki pola pemikiran lama (pendudukan dgn kekuatan senjata & pemerintahan langsung), seperti:

1) Dasar politik mereka berasal dari pernyataan yg dikeluarkan oleh golongan yg pernah memimpin langsung masa pemerintahan "Hindia Belanda", seperti kaum pemodal kolonial, pamong praja kolonial dan tentara kolonial, mereka berpendirian bhw:
- Rakyat Indonesia masih menginginkan keamanan tetap ditangani oleh pemerintah Belanda.
- Hanya golongan kecil yg terdiri dari kelompok intelektual serta "gerombolan bersenjata" yg masih bersikeras hendak mempertahankan negara RI.
- Golongan2 tsb dalam waktu singkat dapat dihancurkan & utk melaksanakan ini rakyat pasti membantu pemerintah Belanda.

2) Belanda memiliki keyakinan bhw angkatan perang RI akan dapat dihancurkan dgn kekuatan militer yg tdk perlu terlalu besar. Belanda juga memiliki rencana utk kpd golongan intelektual diberikan kepuasan dgn kedudukan dalam pemerintahan. Dgn cara ini rakyat menjadi tentram & kekuasaan dpt ditegakkan kembali.

Setelah itu, Dr. HJ. Van Mook di angkat sbg pengganti wali negara di "Hindia Belanda", dia segera menemui Laksamana Lord Louis Mounbatten sbg pimpinan tertinggi Sekutu yg bermarkas di Singapura, dimana Mounbatten memiliki kuasa utk menentukan kekuatan tentara pendudukan di Indonesia.

Pasukan Sekutu sendiri tdk segera mendarat setelah Jepang menyerah, krn pasukan yg akan ditugaskan masih harus dipersiapkan.

Hal tsb disebabkan krn adanya perubahan wilayah tanggungjawab (pembagian jatah), yakni pergeseran wilayah Indonesia yg semula termasuk daerah pengawasan dari komando MacArthur diserahkan seluruhnya kpd tanggungjawab Inggris, disamping itu datangnya pernyataan menyerah dari Jepang yg begitu cepat diluar perhitungan Sekutu, sehingga mereka belum ada kesiapan.

Pulau2 di Indonesia ditempatkan di bawah komando South East Asia Command (SEAC) hasil kesepakatan Postdam di bulan Juli 1945 antara Inggris & US, timbang terima wilayah baru dilakukan tgl 15 Agustus 1945.

Kelihaian pemerintah Belanda terlihat pd tgl 24 Agustus 1945 dimana terjadi persetujuan "Civil Affair Agreement" antara Belanda dgn Inggris mengenai Indonesia.

Tersiar berita yg sumbernya datang dari markas SEAC di Singapura bhw Mounbatten telah memerintahkan panglima tentara Jepang di Indonesia yaitu MayJen Nakamura utk membubarkan Republik Indonesia dan menangkapi pemimpin-pemimpinnya. Sejak itu di berbagai tempat tentara Jepang mulai giat kembali melakukan kekerasan thdp kemerdekaan rakyat Indonesia, Jepang menyatakan bhw tentaranya masih berkuasa dan bertindak atas nama tentara Sekutu.

Salah satu peristiwa yg terjadi adalah dikenal dgn "Pertempuran lima hari di Semarang" tgl 15 - 19 Oktober 1945 antara TKR, Polisi & pemuda2 Indonesia melawan tentara Jepang.

Pimpinan Nasional yg ada di tangan tokoh2 generasi tua pemimpin pergerakan nasional berpendapat bhw pembentukan sebuah tentara nasional pada saat itu akan mengundang pukulan dari gabungan kekuatan militer Sekutu & Jepang. Krn Sekutu memerintahkan Jepang utk mempertahankan status quo di daerah2 yg didudukinya, termasuk Indonesia.

Diperkirakan oleh para pemimpin generasi tua bhw kekuatan militer kita belum cukup utk menghadapi pukulan seperti itu, maka pemerintah memilih cara diplomasi utk memperoleh pengakuan Sekutu thdp kemerdekaan yg di proklamasikan.

Tgl 23 Agustus 1945, PPKI membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan:
- Komite Nasional Indonesia (KNI).
- Partai Nasional Indonesia (PNI).
- Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Ketiga badan tsb merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang ((BPKKP) dimana BKR bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah masing2.

Dalam pidatonya, Presiden Sukarno mengatakan:

"Saya mengharap kepada kamu sekalian, hai prajurit2 bekas Peta, Heiho dan pelaut serta pemuda2 lain utk sementara waktu masuklah & bekerjalah dalam BKR. Percayalah nanti akan datang saatnya kamu dipanggil utk menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan Indonesia...".

Pidato Presiden mendapat sambutan spontan dari rakyat, dalam hitungan minggu BKR-BKR berdiri di pelbagai daerah dan menjelma menjadi badan2 revolusi yg memimpin perebutan kekuasaan setempat. Di tiap2 keresidenan para bekas anggota Peta & Heiho secara aktif memimpin & mengisi BKR dan tdk jarang mereka harus bertempur melawan pasukan Jepang (termasuk bekas pelatihnya).

Pemimpin2 BKR juga menjadi anggota KNI dan ikut serta di dalamnya utk memecahkan masalah2 politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer yg timbul di daerahnya, krn BKR bukanlah suatu tentara reguler, melainkan milisi bersenjata.

KNI & BKR menjadi organisasi2 rakyat yg tdk sekedar utk membantu, melainkan utk mendorong & memimpin revolusi. Kekuasaan dipegang oleh tokoh2nya mengganti pejabat2 pemerintah pendudukan Jepang, mereka menyusun alat negara, pendeknya memutar roda revolusi pada masa awalnya.

Di samping unsur darat, dalam BKR terdapat pula unsur2 laut & udara.

Para bekas anggota Kaigun, Heiho, bekas Koninklijke Marine (KM), Jawa Unko Kaisha, Akabutsi Butai serta pemuda2 yg bekerja pd obyek2 vital di pelabuhan2 maupun jawatan pelayaran, membentuk BKR Penjaga Pantai.

Sementara pemuda2 bekas Militaire Luchtmacht (ML), Vrigwilliger Vlieger Corps (VVC) serta anggota2 kesatuan penerbangan Jepang seperti Rikugun Koku Butai, Kaigun Koku Butai dan Nanpo Koku Kabusyiki, membentuk BKR Udara.

Selain BKR sebagai badan resmi bentukan pemerintah, terdapat pula badan2 perjuangan yg lain, hal ini disebabkan krn sebagian pemuda tdk puas dgn pembentukan BKR.

Golongan pemuda ini terutama terdiri dari mereka yg telah membentuk grup2 pergerakan bawah tanah selama masa pendudukan Jepang atau pemuda2 yg telah mempunyai orientasi politik tertentu.

Tokoh2 mereka antara lain Sukarni, Adam Malik, Chaerul Saleh dll yg ikut berperan serta dalam pencetusan Proklamasi. Mereka menghendaki agar segera setelah Proklamasi, dibentuk tentara nasional sebagai alat utk merebut kekuasaan baik secara politik maupun fisik dari tangan pemerintah pendudukan Jepang.



Golongan pemuda2 itu telah menyampaikan rencana dekrit kepada Presiden mengenai pembentukan tentara nasional yg berintikan bekas anggota Peta & Heiho. Tetapi usul tsb ditolak pemerintah krn pertimbangan di atas, lantas mereka membentuk "Komite van Aksi" yg bermarkas di Asrama Menteng 31 Jakarta. Beberapa barisan yg tergabung dalam "Komite van Aksi" adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (Bara) dan Barisan Buruh Indonesia.



Setelah itu daerah2 mengikuti jejak Jakarta maka terbentuklah antara lain (beberapa kemudian bergabung kedalam BKR):

- Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (P3I) di Bandung.

- Angkatan Muda Indonesia di Jawa Tengah.

- Angkatan Muda Surabaya di Jawa Timur.

- Angkatan Pemuda Indonesia & Barisan Pemuda Indonesia di Aceh.

- Balai Penerangan Pemuda Indonesia di Sumatra Barat.

- Pemuda Penyongsong Republik Indonesia di KalBar.

- Persatuan Rakyat Indonesia di KalSel.

- Persatuan Pemuda Indonesia di Ambon.

- Hizbullah & Sabilillah yg berafiliasi kpd aliran agama.

- Barisan Pelopor yg dibentuk pd jaman Jepang.



Badan2 perjuangan yg berafiliasi pada aliran agama seperti Hizbullah & Sabillilah maupun barisan pelopor yg dibentuk pada jaman Jepang, sejak tgl 3 September 1945 menyatakan diri bernaung di bawah panji2 Komite Nasional Indonesia.



Pada permulaan revolusi, pemerintah telah mengajak badan2 perjuangan untuk masuk dan menggabungkan pasukan2nya ke dalam organisasi TKR, namun kurang memdapat tanggapan positif. Bahkan setelah pemerintah mengeluarkan Maklumat tanggal 3 November 1945 sebagai realisasi dari usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) yg bersidang di kota Malang, partai2 politik berebutan menarik badan2 perjuangan bersenjata utk menggabungkan barisan di dalam kepemimpinan partai2 tsb.

Badan2 Perjuangan tsb yg dibentuk di luar BKR pd tgl 10 November 1945 mengadakan Kongres Pemuda Indonesia di Jogjakarta, dihadiri 332 utusan yg mewakili 30 organisasi. Kongres pemuda ini melahirkan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia.



Baik anggota2 BKR maupun badan2 perjuangan menganggap diri mereka sebagai pejuang, titik berat perbedaan terletak pada:

1. Anggota BKR menganggap diri sebagai pejuang bersenjata yg juga aktif dalam bidang politik, terutama melalui KNI.

2. Badan2 perjuangan menganggap diri sebagai pejuang di bidang politik yg juga aktif dalam pertahanan negara secara fisik.



Di samping BKR dan Badan2 Perjuangan, terdapat pula pemuda2 bekas anggota polisi.

Mereka berasal dari kesatuan2 polisi yg dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, yaitu Keisatsutai dan Tokubetsu Keisatsutai. Krn fungsi kepolisiannya, kesatuan2 ini tdk dilucuti sewaktu Jepang menyerah & melucuti senjata2 Peta & Heiho pd tgl 19 & 20 Agustus 1945.

Hal ini disebabkan krn Jepang menganut paham Barat bhw polisi tdk termasuk golongan "combatant" melainkan dianggap sbg alat penjaga keamanan & ketertiban masyarakat yg tdk dilibatkan di dalam perang.

Sesuai paham tsb, polisi dianggap harus tetap berfungsi sekalipun angkatan perang telah mengundurkan diri atau telah menyerah kepada musuh.

Kenyataannya, kesatuan2 polisi di Indonesia tdk menganut paham yg demikian. Dgn senjata yg ada di tangan, bersama kekuatan bersenjata lainnya mereka berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Krn tdk dilucuti, pd awal kemerdekaan itu pemuda polisi bisa dikatakan sebagai satu di antara sedikit kelompok yg memiliki senjata dan sbg modal utk mendobrak gudang2 senjata Jepang.



Kebijaksanaan pemerintah utk menunda pembentukan suatu tentara nasional menyebabkan situasi keamanan bertambah gawat, krn hampir di setiap kota besar terjadi pertempuran, baik menghadapi Jepang maupun menghadapi Sekutu & NICA.

Perlawanan dan perebutan kekuasaan yg dilakukan secara spontan pd pelbagai tempat tanpa adanya kesatuan komando, terasa tdk efisien dan kurang efektif serta memakan banyak korban.

Krn itu pemerintah mulai menyadari perlunya dibentuk suatu tentara nasional.

Sebenarnya pemerintah juga telah mendengar pernyataan dari seorang pensiunan Mayor KNIL yaitu Pak Oerip Soemohardjo yg berpendapat: "Aneh negara zonder tentara".

Pemerintah kemudian memanggil Pak Oerip utk diserahi tugas mengorganisasi tentara nasional.



Krn kepentingan perjuangan yg segera harus berfungsi sbg unsur pertahanan keamanan nasional & mempertahankan kemerdekaan, maka pd tgl 5 Oktober 1945 melalui siaran2 radio dan surat kabar, pemerintah mengumumkan maklumat yg berbunyi sbb:

"Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat".

Saat itulah dianggap kelahiran angkatan bersenjata reguler Republik Indonesia, maklumat ini kemudian disusul dgn pengumuman2 dari Markas Tertinggi yg dibentuk Pak Oerip, diserukan agar pemuda, para bekas prajurit Peta, Heiho, Barisan Pelopor dan lain2nya memasuki TKR.

Pada tgl 20 Oktober 1945 oleh Kementrian Keamanan Rakyat diumumkan susunan pimpinannya sbb:

- Menteri Keamanan Rakyat ad interim: Moh. Suljohadikusumo.

- Pimpinan Tertinggi TKR: Supriyadi.

- Kepala Staf Umum: Oerip Soemohardjo (yg kemudian diangkat menjadi Letnan Jendral).



Pengangkatan Supriyadi lebih ditujukan kepada efek psikologis, sebab sejak terjadinya pemberontakan Peta di Blitar (Feb'45), ia menghilang secara misterius.

Dalam usaha menyusun organisasi tentara, Pak Oerip dibantu beberapa tokoh muda bekas perwira KNIL, seperti S. Suryadarma, TB Simatupang, GPH Djatikusumo, AH Nasution dll.

Kota Jogjakarta dipilih sbg kedudukan Markas Tertinggi TKR, semula di hotel yg sekarang bernama Hotel Garuda, kemudian pindah ke gedung yg sekarang menjadi Museum TNI Angkatan Darat.



Tindakan selanjutnya MT-TKR adalah mengeluarkan pengumuman2, instruksi2 dan mengadakan koordinasi dgn Kementerian lainnya. Sementara di daerah2 telah tersusun secara spontan Divisi2 TKR melebihi jumlah yg direncanakan akibat kenyataan bhw pemuda2 pejuang (BKR dan beberapa Badan Perjuangan) dgn sukarela masuk / meleburkan diri ke dalam TKR.



Dari kenyataan2 itu jelas bhw TKR adalah suatu tentara yg dibentuk dari bawah oleh pejuang2 yg

telah selama beberapa bulan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia.

Anggota2nya merasa dirinya pertama kalinya adalah pejuang dan baru kedua kalinya menjadi tentara, perasaan dirinya sbg pejuang tidaklah berubah setelah memperoleh status militer profesional.

Kenyataan ini juga akibat logis daripada situasi waktu itu, sewaktu organisasi tentara sedang disusun, pasukan Sekutu telah menduduki beberapa kota besar dengan kekuatan: 3 Divisi tentara Inggris, 2 Divisi tentara Australia dan beberapa Batalyon tentara Belanda. Tekad pemuda pd masa itu adalah satu, yakni berjuang membela negaranya yg sedang terancam oleh musuh.



Mengakui kenyataan yg ada, maka MT-TKR mengesahkan susunan 10 Divisi di Jawa & 6 Divisi di Sumatra dan utk mengetatkan organisasi, seperti 10 Divisi yg ada di Jawa kemudian dibagi menjadi 3 komandemen masing2 dipimpin oleh seorang Jendral Mayor.



Adapun 10 Divisi yg terbentuk di pulau Jawa sbb:

1) Divisi I: bermarkas di Serang komandannya Kolonel KH. Samun.

2) Divisi II: di Cirebon komandannya Kolonel Asikin.

3) Divisi III: di Tasikmalaya komandannya Kolonel Aruji Kartawinata.

4) Divisi IV: meliputi wilayah Pekalongan bagian timur, Semarang dan Pati komandannya Jendral Mayor GPH Djatikusumo.

5) Divisi V: meliputi wilayah Banyumas dan Kedu komandannya Kolonel Sudirman.

6) Divisi VI: meliputi wilayah Kediri & Madiun, komandannya Jendral Mayor Sudiro.

7) Divisi VII: meliputi wilayah Surabaya, Madura & Bojonegoro, komandannya Jendral Mayor Yonosewoyo.

8) Divisi VIII: meliputi wilayah Malang & Besuki, komandannya Jendral Mayor Imam Suja'i.

9) Divisi IX: di Jogjakarta, komandannya Jendral Mayor Sudarsono.

10) Divisi X: di Surakarta, komandannya Kolonel Sutarto.



Pembentukan 3 komandemen ini tdk begitu lancar, krn sebagian komandan divisi tdk mau mengakui panglima komandemennya. Sementara itu di kalangan pucuk pimpinan TKR merasakan adanya satu kekurangan, yaitu lowongnya Pimpinan Tertinggi Supriyadi yg telah diangkat sbg pimpinan tertinggi TKR tapi tdk pernah tampil menduduki posnya.



Timbullah keinginan di kalangan MT-TKR utk mengisi posisi Panglima Tertinggi TKR yg efektif dan krn tenaganya diperlukan, maka pd tgl 12 November 1945 di Jogjakarta, diadakan rapat yg dihadiri oleh para perwira senior MT-TKR, panglima2 divisi dan komandan2 resimen dari Jawa, sedangkan daerah2 lain dari luar Jawa tdk mengirimkan utusan krn kesulitan komunikasi & transportasi, begitu pula Surabaya krn sedang bertempur melawan Inggris.

Dalam rapat besar itu, tiga calon terpilih sebagai calon Panglima Besar yaitu Pak Dirman, Pak Oerip & Pak Mulyadi Joyomartono, yg akhirnya Kolonel Sudirman, Panglima Divisi V / Banyumas terpilih sbg pemimpin tertinggi TKR sedangkan Oerip Soemohardjo terpilih sbg KaStaf TKR.

Terpilihnya Pak Dirman mencerminkan sifat TKR sebagai tentara pejuang, krn tdk mungkin dalam suatu tentara profesional ala Barat, dilakukan pemilihan seorang Panglima Besar secara demokratis & oleh pihak tentara itu sendiri.



Hasil pemilihan itu disampaikan kepada pemerintah, baru setelah mempertimbangkannya selama kurang lebih satu bulan, pemerintah bersedia menerima baik hasil pemilihan itu dan pada tgl 18 Desember 1945 Kolonel Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar TKR dgn pangkat Jendral dan Pak Oerip tetap sbg KaStaf dgn pangkat Letnan Jendral.



Selain itu beberapa organisasi politik berhasil menyusun & mendirikan barisan / laskar2 bersenjata, dari sini mulai timbul kesulitan2 yg berkepanjangan dgn penyelesaian yg menjadi berlarut-larut.

Partai2 berebutan pengaruh dgn cara menggunakan kesempatan pada permulaan revolusi, Badan2 Perjuangan (Laskar) dipengaruhi agar mau bergabung dan berafiliasi.

Keadaan seperti ini sudah diperkirakan & dicermati oleh pimpinan TKR, sehingga Markas Tertinggi pd tgl 6 Desember 1945 mengeluarkan Maklumat yg ditandatangani oleh KaStaf Umum LetJen Oerip Sumoharjo yg berbunyi:



Maklumat Markas Tertinggi TKR



Untuk menghilangkan salah paham dan keragu-raguan yang kini sedang timbul antara barisan-barisan rakyat dgn TKR dan sebaliknya, dirasa perlu diterangkan disini pendirian TKR terhadap Laskar Rakyat itu.

Dengan Laskar Rakyat disini dimaksudkan semua organisasi rakyat yang mempunyai pengurus (pimpinan) dan susunan yang teratur dan yang berkehendak turut serta dalam usaha menjaga kesentosaan rakyat, keluar dan kedalam.



1. TKR adalah sebagian dari masyarakat yg diserahi kewajiban utk mempertahankan kesentosaan Republik Indonesia, utk sanggup memenuhi kewajiban ini sebaiknya tentara dibebaskan dari pekerjaan lain, kecuali pertahanan negeri dan hidupnya ditanggung oleh masyarakat.

Jadi tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan satu kasta yg berdiri di atas masyarakat, tentara tidak lain dan tidak lebih adalah salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu, seperti bagian2 lain yakni tani, buruh dan lain2nya juga mempunyai tugas kewajiban yg tertentu.



2. Hak & kewajiban utk mempertahankan keamanan keluar & kedalam bukanlah monopoli tentara. Sesungguhnya dalam tiap usaha mempertahankan negara, masyarakat seluruhnya yang berjuang dgn tentaranya, tenaga produksinya, tenaga pengangkutannya dan kerelaannya utk berkorban.

Tiap orang yg melakukan kewajibannya pada tempatnya turut serta dalam usaha ini.



3. Tetapi banyak diantara rakyat yg tidak merasa puas untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari saja, disamping pekerjaannya yg biasa, mereka membentuk laskar2, barisan2, gerakan2 perjuangan yg semuanya aktif dalam usaha menjamin kesentosaan negeri.



4. Hal ini menggembirakan dan memang dalam pembentukan laskar2 rakyat telah dianjurkan oleh TKR. Pun sejarah dan kebiasaan internasional mengenal & mengakui bangkitnya satu bangsa seluruhnya utk mempertahankan negaranya (volkskrieg, people's war, leves on masse). Kita tdk dalam keadaan perang, tetapi nyata bahwa apabila kita harus menentang penjajahan, maka kita tdk cukup memajukan tentara saja, rakyat seluruhnya harus berjuang dgn tentara sbg tulang punggungnya.



5. Tetapi berjuang demikian akan meminta korban yg tdk perlu apabila tdk diadakan persiapan yg sebaik-baiknya. Persiapan itu berupa:

1. Pembentukan barisan yg berdisiplin dan mempunyai pimpinan yg rapi.
2. Latihan & persenjataan.
3. Rencana perjuangan dan koordinasi di antara semua golongan yg berjuang.



6. Laskar2 tetap merupakan organisasi2 rakyat, TKR tdk mencampuri pemilihan pimpinan atau aturan2 rumah tangganya.



7. TKR tdk akan melucuti senjata rakyat, malah kalau dapat mempersenjatainya sebagaimana tentara mempersenjatai barisan2 rakyat yg mau berjuang utk membela kedaulatan negerinya.

Latihan2 dapat diberikan oleh TKR dgn mengadakan perundingan2 dgn markas2 TKR di daerah2.



8. Kewajiban Laskar Rakyat ialah membantu mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, yakni sbg barisan tani, buruh & kampung, mempertahankan kampung, desa, pabrik, kantor, sawahnya sendiri dan sebagai barisan penggempur menjadi laskar cadangan atau bantuan di samping TKR. Barisan2 rakyat seperti Hizbullah, Sabilillah dan lain2nya yg mempunyai corak sendiri sbg tentara cadangan atau bantuan disamping TKR dapatlah dinamakan Laskar-laskar Rakyat Istimewa.

Terhadap mereka TKR bersikap sama dgn terhadap Laskar2 biasa, yaitu bekerja bersama-sama dan memberikan bantuan sedapat-dapatnya bila perlu.

Hanya saja mengingat, bahwa laskar rakyat biasa masih banyak kekurangan tenaga pimpinan, maka sebaiknyalah bilamana perkumpulan2 pemuda tidak mengadakan barisan2 pemuda sendiri, tetapi menganjurkan pemudanya (yang tetap menjadi anggota perkumpulan) utk menceburkan diri ke dalam laskar2 rakyat utk memberi dorongan dan pimpinan kepada rakyat. Hal ini lebih besar manfaatnya karena bila pemuda2 itu menyusun dirinya dalam organisasi2 sendiri, pasti karena sedikit jumlahnya lebih mudah dihancurkan musuh daripada kalau mereka berjuang bersama-sama rakyat yg sangat membutuhkan pimpinannya.



9. Dari sekarang hendaknya di antara golongan2 yg akan berjuang diadakan badan yang akan merupakan "pimpinan perjuangan rakyat" di dalam mana menyelenggarakan siasat pertempuran.



10. Akhirnya laskar2 rakyat adalah lahir utk menjaga kesentosaan Republik Indonesia, maka laskar2 itu harus insaf akan asas2 dan UUD RI.

Teristimewa berhubung dgn perang pikiran dan urat saraf yg dijalankan oleh musuh dgn pers, radio dan hasutan mata2 dan kaki tangannya, maka utk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, anggota2 Laskar Rakyat bukan saja harus mempunyai badan yg tegap, teguh dan semangat bertempur yg menyala-nyala, tetapi harus harus pula dipersenjatai dgn kekuatan jiwa yg berisi, sehingga dapat menjadi pembawa dan pelindung yg gagah perkasa dari cita2 RI, ialah cita2 utk mendatangkan kemakmuran & keadilan bagi rakyat Indonesia seluruhnya.



Selanjutnya krn kepentingan Hankamnas yg mendesak, pd tgl 7 Januari 1946 TKR dirubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tiga minggu berjalan yaitu pada tanggal 24 Januari 1946 TKR dirubah namanya kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) & akan di revisi organisasi ketentaraannya (atas dasar militer internasional).



Tgl 23 Februari 1946 keluar Penetapan Presiden utk membentuk Panitia Besar Penyelenggara Organisasi Tentara yg beranggotakan 12 orang terdiri dari:

1) LetJen Oerip Soemoharjo sebagai Ketua.

2) JenMay Suryadarma.

3) JenMay Didi Kartasasmita.

4) JenMay Kaprawi.

5) JenMay TB Simatupang.

6) JenMay drg. Mustopo.

7) Kolonel Sutirto.

8) LetKol Holan Iskandar.

9) LetKol Sukandar.

10) LetKol Suyoto.

11) Prof. Ir. Supomo.

12) Prof. Ir. Roosseno.



Tugas yg harus dilakukan meliputi:

a. Pembentukan organisasi MB TRI dgn pejabat2 yg telah diangkat:

- Panglima Besar Jendral R. Sudirman.

- Kepala Markas Besar Umum: LetJen Oerip Soemoharjo.

- Divisi yg semula 16 di Jawa & Sumatra di perkecil menjadi 10 (7 di Jawa-Madura) & juga terdapat 3 Brigade langsung di bawah komando PB.

b. Di dalam Kementrian Pertahanan dibentuk direktorat bagian militer di bawah JenMay Sudibyo sbg Direktur Jendral.

c. Badan Perjuangan dan Laskar2 yg tdk mau bergabung kedalam TRI diberi tempat dalam Biro Perjuangan sbg bagian di bawah Kementrian Pertahanan.



Pd tgl 25 Mei 1946 terbentuklah kembali Divisi2 berikut "Panji Divisi" (disebutkan yg ada di Jawa):

1) Divisi I Siliwangi markasnya di Tasikmalaya dgn komandannya JenMay AH Nasution.

2) Divisi II Sunan Gunungjati di Cirebon, JenMay Abdul Kadir.

3) Divisi III Diponegoro di Jogjakarta, JenMay Sudarsono.

4) Divisi IV Panembahan Senopati di Surakarta, JenMay Sudiro.

5) Divisi V Ronggolawe di Mantingan kemudian pindah ke Cepu, JenMay GPH Djatikusumo.

6) Divisi VI Narotama di Kediri, JenMay Sungkono.

7) Divisi VII Suropati di Malang, JenMay Imam Suja'i.



Adapun 3 Brigade organik namun tdk masuk Divisi adalah:

- Brigade di bawah pimpinan Kolonel Sutarto.

- Brigade di bawah pimpinan Kolonel H. Samun.

- Brigade di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto.


Sekilas Iklim Politik Saat Pertumbuhan TNI



Setelah rapat pemilihan PB pada tgl 12 November 1945, terdapat usulan yg diajukan yaitu segera membentuk sebuah "Badan Pendidikan Tentara".

Usul tsb pada waktu itu dianggap masuk akal dan oleh karenanya memperoleh persetujuan rapat. Utk merealisasikannya, pada tgl 24 Januari 1946 diputuskan membentuk sebuah komisi yg bertugas menetapkan garis2 besar tentang pendidikan tentara, dgn anggota2 komisinya: KRTS Yosodiningrat, Mr. Kasmat, Suryadarma, Kaprawi dan Martono Tirtonegoro.



Namun pola dari badan ini disesuaikan dgn konsepsi Amir Syarifuddin (Front Demokrasi Rakyat) yg tertuang dalam suatu pengumuman dari Kementrian Pertahanan.

Ini adalah hasil interaksi antara PB Sudirman beserta stafnya pada satu pihak yg ingin mempertahankan otonomi Angkatan Perang dgn Menteri Amir Syarifuddin pada lain pihak yg menganut prinsip supremasi sipil terhadap Angkatan Perang.

Menurut konsepsi Amir bahwa TKR harus mempunyai dasar keyakinan politik yg teguh dan sesuai dgn konsepsi partai yg berkuasa, seperti halnya Tentara Merah di Uni Soviet (sesuai teori, prinsip pengendalian sipil subyektif, Samuel P. Huntington, The Soldier and The State).



Pada bulan Februari 1946 badan tersebut sudah berhasil merumuskan sistem pendidikan bagi TRI berdasarkan konsepsi Amir. Orang2 politik sebagai anggota badan pendidikan itu kemudian diberi pangkat militer. Setelah diadakan reorganisasi, maka badan tsb yg semula berada dalam lingkungan MT TRI dipindahkan ke Kementrian Pertahanan. Selanjutnya pada tgl 30 Mei 1946 nama badan pendidikan diubah menjadi Staf Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) dan dipimpin oleh Sukono Joyopratignyo yg berasal dari golongan Amir.



Hasil keputusan rapat mengenai badan pendidikan yg dianggap masuk akal itu berubah sejak menjadi Pepolit & menimbulkan persoalan, krn menyimpang dari tujuan semula. Pepolit ternyata dimanfaatkan oleh Amir utk kepentingan politik golongannya (Front Demokrasi Rakyat serta partai2 sayap kiri lainnya) dan tumbuh menjadi indoktrinasi dan tempat menyebarkan ideologi komunis kepada anggota tentara dan laskar rakyat.

Di bulan Mei 1946, Amir membentuk sebuah badan baru yg bernama Biro Perjuangan.

Biro ini merupakan sebuah biro khusus dalam lingkungan Kementrian Pertahanan, tujuannya utk menampung sejumlah laskar2 yg didirikan pada permulaan revolusi oleh partai2 politik.

Karena dasar pembentukannya adalah keputusan Panitia Besar Reorganisasi Tentara, maka kedudukannya menjadi kuat ketika keluar UU No.6 thn 1946 mengenai Keadaan Bahaya.

UU tsb diumumkan pd tgl 28 Juni 1946 krn terjadinya penculikan terhadap PM Syahrir yg dilakukan oleh seorang Jendral Mayor pengikut Tan Malaka. Dalam UU tsb dinyatakan pula pembentukan Dewan Kelaskaran Pusat (DKP) & Dewan Kelaskaran Daerah (DKD).



Di bulan September 1946 oleh DKP dikeluarkan Peraturan Negara mengenai organisasi laskar & barisan. Dalam peraturan itu disebutkan, bahwa laskar adalah organisasi militer diluar tentara resmi, mereka mendapat biaya dari pemerintah & hak2nya disamakan dgn tentara.

Laskar dipimpin oleh perwira cadangan yg diangkat oleh Menteri Pertahanan. Sbg wadah bagi laskar & badan perjuangan, maka Biro Perjuangan dibenarkan membentuk inspektorat pusat & daerah. Krn berada di bawah Kementerian Pertahanan, maka pengangkatan personilnya adalah wewenang Menteri, seperti Pepolit, maka Biro Perjuangan juga merupakan alat politik dalam tangan Menteri Amir Syarifuddin.

Mengenai masalah di atas, pendirian pimpinan TRI tegas, yaitu harus ada pembagian tugas yg jelas antara tentara & laskar. Tentara harus disusun sebagai tentara dan laskar rakyat sebagai partisan. Perkembangan selanjutnya menunjukan pembagian tugas ini diabaikan, sehingga bentuk organisasi maupun pelaksanaan operasional antara tentara & laskar tidak berbeda.



Keadaan di lapangan bertambah rumit, sehingga pemerintah menganggap perlu utk memberikan satu wadah berupa Biro Perjuangan di dalam Kementrian Pertahanan, tujuannya agar tercipta koordinasi yg harmonis dgn pembagian tugas yg jelas. Tetapi krn laskar2 ini merupakan "anak" dari partai politik, maka di dalam tindakannya lebih mengutamakan kepentingan partai daripada tugas pokok, yaitu membela negara.

Demikian juga perkembangan Biro Perjuangan, dimana menterinya sendiri menjadi konseptor, tdk mengherankan kalau kepentingan politiknya menyelewengkan tugas biro yg sebenarnya. Sebagai pimpinan biro telah diangkat Jokosuyono dan Ir. Sakirman, mereka diberi pangkat Jendral Mayor.

Karena Biro Perjuangan dimonopoli oleh satu partai, dgn sendirinya program kerja dan konsepsi perjuangannya diselaraskan dgn program partainya. Biro Perjuangan berakhir riwayatnya pada bulan Juli 1947 setelah dibentuknya TNI yg menyatukan TRI dan laskar2.



PB Sudirman berusaha keras mencegah politisasi tentara oleh berbagai kekuatan politik dari luar dan sebaliknya membina tentara supaya tetap solid dan mempunyai pendirian politik.

Pemerintah telah berusaha keras agar badan2 perjuangan / laskar masuk ke dalam satu wadah, namun usaha lewat Panitia Besar Reorganisasi tidak memperoleh tanggapn, krn berbagai keberatan dan alasan dari pihak badan perjuangan atas instruksi pemimpin2 partai bersangkutan.

Untuk menghadapi Belanda, Markas Besar TRI harus memperkuat ke dalam, setelah melalui berbagai proses yg rumit dikarenakan tarik ulur dgn partai2 politik, maka pada tgl 5 Mei 1947 Presiden menetapkan susunan panitia yang bertugas mempersatukan TRI & laskar2 ke dalam satu organisasi tentara, panitia terdiri dari:

Ketua Panitia : Presiden RI

Wakil Ketua I : Wakil Presiden

Wakil Ketua II : Menteri Pertahanan

Wakil Ketua III : Panglima Besar

Anggota2 : Sebanyak 16 orang terdiri dari Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan dari badan2 kelaskaran.



Hasil dari panitia tersebut adalah keluarnya Penetapan Presiden No. 24 tahun 1947 tanggal 3 Juni 1947 tentang pengesahan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Adanya dua macam tentara yaitu tentara reguler dan laskar sangat tidak menguntungkan bagi perjuangan. Laskar2 berjuang sesuai haluan partai yg mereka anut, hal ini disadari oleh pemerintah, utk itu pemerintah berusaha sekuat tenaga mempersatukan kedua "bala tentara", setelah secara intensif usaha yang dilakukan, maka:

a. Pada tgl 5 Juni 1947 disahkan berdirinya TNI dan dinyatakan semua laskar dan badan perjuangan secara serentak masuk di dalamnya.

b. Pimpinan TNI berbentuk kolektif.

c. Pucuk pimpinan dijabat oleh Panglima Besar Angkatan Perang. Anggota2nya terdiri dari: LetJen Oerip Sumoharjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Muda S. Suryadarma, Sutomo (Bung Tomo), Ir. Sakirman dan Jokosuyono.

d. Tugas pucuk pimpinan adalah melaksanakan bidang operasional dan penyempurnaan organisasi.



Setelah biro perjuangan dihapuskan, pada bulan Agustus 1947 Amir membentuk TNI bagian Masyarakat.

Tujuan pembentukan di dasarkan pertimbangan politik yakni guna memperkuat pengendalian partainya terhadap angkatan perang. Pimpinan TNI Masyarakat "dipercayakan" kepada tokoh komunis Ir. Sakirman yg duduk pula dalam pucuk pimpinan TNI.

Pada tanggal 26 Oktober 1947 diadakan konperensi TNI Masyarakat, Wakil Perdana Menteri Ir. Setiadi yg separtai dgn Amir memberi penjelasan, bahwa tentara dan rakyat harus sama. TNI bagian Masyarakat adalah jembatan antara tentara & rakyat dalam usahanya mempersatukan tenaga dalam pertahanan. Krn itu mempunyai kewajiban memberi pendidikan ideologi kepada tentara.



Pembentukan TNI Masyarakat dan Pepolit ini menimbulkan perdebatan sengit dalam sidang BP KNIP, beberapa anggota menyatakan pendapat mengenai kebijaksanaan pemerintah pada sidangnya tgl 12 November 1947. Jawaban pemerintah yg disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amir menyatakan bahwa staf TNI bagian Masyarakat tujuannya adalah mempererat hubungan antara tentara dgn rakyat & penting sekali bagi pertahanan rakyat semesta.



Mengenai Pepolit, Menteri Muda Pertahanan Aruji Kartawinata (dari PSII) menyatakan, bahwa Pepolit dibentuk atas dasar yg prinsipil, yakni tentara harus tahu politik. Jawaban pemerintah mendapat tantangan dari berbagai anggota, khususnya dari PNI & Masyumi.

Pak Mangunsarkoro (dari PNI) berpendapat TNI bagian Masyarakat & Pepolit adalah badan aliran politik, ia mengusulkan agar pimpinan TNI bagian Masyarakat yg prosentasenya 80% sampai 100% di tangan "sayap kiri" harus segera diubah. Semua kekuatan sosial politik dan organisasi rakyat dapat mengambil bagian, sehingga akan dapat tercipta "fighting democracy". Sedangkan Pak Abu Umar (dari Masyumi) menganjurkan agar TNI bagian Masyarakat dibubarkan.



Dapat ditarik kesimpulan bahwa partai2 politik lainnya pada prinsipnya tidak menentang politisasi tentara, melainkan semata-mata menentang politisasi oleh segolongan kaum politisi saja (sesuai dengan teori yang ditulis oleh Huntington: "pengendalian sipil subyektif").



Pokok kesukaran TNI sulit di atasi karena banyaknya pihak yg ingin menarik TNI ke dalam kancah politik mereka. Berbagai rapat diadakan seperti di Jalan Code, Jogjakarta di bawah pimpinan Wakil Presiden dan dihadiri oleh pembantu2 tetap utk masalah keamanan. Salah satu keputusan yg dihasilkan adalah mengangkat seorang Menteri Koordinator Keamanan, jabatan ini diisi oleh pemerintah dengan mengangkat Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menteri tsb dgn pangkat Letnan Jendral Tituler.



Namun ternyata usaha2 yg dilakukan kandas pula karena terbentur pada suasana intern TNI, seperti bentrokan yg terjadi antara tentara dengan polisi di Solo, yg mengakibatkan Mobrig (Polisi) dilucuti senjatanya. Inilah bahaya dan akibat apabila partai2 tertentu dapat menginfiltrasi tubuh TNI & Polisi Negara. Tentara yg melucuti adalah TLRI (Tentara Laut RI) yg terkenal dipengaruhi aliran kiri, perintah WaPres kepada Jaksa Agung dan Panglima Besar utk mengambil tindakan dan mengembalikan senjata yg direbut, tidak dapat dijalankan.

Panglima Besar berpendapat, bahwa harus ada penyelidikan dahulu yg teliti sebelum dapat bertindak, sedangkan pihak Polisi menuntut agar persoalan itu segera diselesaikan. Sehingga terjadi surat-menyurat yg tajam antara PB Sudirman dgn Komisaris Besar Polisi Sumarto, walaupun keduanya memahami bahwa alat negara yg satu tidak boleh melucuti alat negara lainnya, kecuali kalau ada pemberontakan.



Sesungguhnya TNI dewasa itu tdk mungkin diperlakukan sebagai alat pemerintah, berhubung proses pertumbuhan TNI tidak terpimpin secara keseluruhan, maka TNI sebenarnya adalah himpunan pelbagai macam ketentaraan yg secara de facto berasal dari partikelir dgn tugasnya hanya melawan Belanda.

Dalam pertumbuhannya +/- 30% dari anggotanya berasal dari macam2 laskar yg bernaung di bawah berbagai partai politik, dgn sendirinya tiap partai politik mempunyai kesatuannya masing2 dalam tentara. Yg terbesar adalah dari sayap kiri yg sejak awal tahun 1946 menguasai Kementerian Pertahanan dan Biro Perjuangan. Mereka menguasai lebih dari 80% TNI Masyarakat, menguasai +/- 80% dari bekas berbagai laskar, menguasai hampir seluruh TLRI dan 50% dari Polisi Militer (khususnya bekas Polisi Tentara Laut).



Dengan demikian di tiap daerah ada bermacam-macam tentara, yaitu TNI asal TRI (terutama bekas Peta-Heiho), Brigade kelaskaran dan TNI Masyarakat. Dalam prakteknya saat itu terdapat tentaranya "tentara" dan tentara "politik". Yang tersebut terakhir ini hampir seluruhnya dikuasai oleh oposisi. Walaupun kemudian ada perintah ReRa (Reorganisasi & Rasionalisasi), namun dalam kenyataannya tentara "politik" dapat meneruskan posisi mereka itu secara de facto.

Panglima Besar jadi berfungsi sebagai penengah dalam tentara yg penuh pertentangan, dan sikap beliau yg tidak memihak dan penuh diplomasi membuat figure beliau sebagai "bapak" dari seluruh badan bersenjata.

Walaupun banyak politisi menggolongkan pribadi PB di kalangan pihak partai agama (terutama PSII, beliau akrab dgn HOS Cokroaminoto), namun laskar2 dari sayap kiri menaruh hormat pada pribadi PB.

Contohnya ketika sayap kiri duduk di kursi pemerintahan dan sayap kanan serta Tan Malaka dkk menjadi oposisi, induk kekuatan pasukan2 sayap kanan dan golongan Tan Malaka, seperti Hizbullah/Sabilillah, Banteng, Persatuan Perjuangan dlsbnya, menghormati PB. Demikian pula pasukan2 sayap kiri, ketika mereka menjadi oposisi, tetap memperlihatkan sikap hormat kepada PB. Oleh krn itu posisi PB tidaklah seperti alat dari pemerintah, de facto beliau menduduki jabatan pemerintah & jabatan oposisi, beliau lebih berat kepada aspek psikologis dan politis.



Persoalan keamanan dalam negeri saat itu pada hakekatnya bersumber pada pertentangan politik yg hebat dan logis ditumpangi oleh perang psikologis musuh, pertentangan bergelora pula di kalangan alat negara yg bersenjata.

Demikianlah keadaan intern Negara ketika itu dan TNI pada khsusunya, di satu pihak terdapat partai2 yg bersengketa terus dan mencegah adanya pemerintah yg kuat, sedangkan di pihak lain, rakyat justru berteriak-teriak minta "tangan besi".


Sekilas Satu Divisi Infantri saat Revolusi Fisik



Diambil dari struktur Divisi V Ronggolawe dgn Panglima Divisi JenMay GPH Djatikusumo, kedudukan komando pada permulaan berdirinya adalah di Mantingan (selatan kota Rembang) lantas pindah ke Cepu, wilayahnya meliputi 4 keresidenan:

- Keresidenan Pati

- Keresidenan Bojonegoro

- Keresidenan Madiun bagian barat

- Keresidenan Semarang bagian timur



Komando Divisi V (saat awzl terbentuknya) terdiri dari:

1. Panglima Divisi : Jenderal Mayor GPH Djatikusumo

2. Kepala Staf : LetKol Sutrisno Sudomo

3. Kepala Bagian I : LetKol Imam Supoyo

4. Kepala Bagian II : Kapten Ali Mahmudi

5. Kepala Bagian III : Kapten Mardanus

6. Kepala Bagian IV : Kapten Nitihadisekar

7. Kepala Persenjataan : Kapten Mujiono

8. Kepala Perbekalan : Mayor Warkawi

9. Inspektur Keuangan : Mayor Haryono



Kesatuan2 yg berada di Divisi V Ronggolawe terdiri dari:

a. Resimen XXVIII di Pati di bawah LetKol Sunandar, memiliki 5 batalyon tempur.

b. Resimen XXIX di Blora di bawah LetKol Imam Supoyo, memiliki 4 batalyon tempur.

c. Resimen XXX di Bojonegoro di bawah LetKol Sudirman, memiliki 4 batalyon tempur.

d. Resimen XXXI di Madiun di bawah LetKol Sumantri, memiliki 3 batalyon tempur dan 1 batalyon senjata berat (artileri & penangkis serangan udara).

e. Detasemen Genie V di bawah Mayor Kusmoro di Blora, terdiri dari 1 batalyon pionir, satu batalyon perhubungan dan Dinas Bangunan Tentara (DBT).

f. Satu Kompi Pasukan T (Tjadangan) di bawah Kapten Adiwoso Abubakar, yg memiliki kekhususan karena terdiri dari para pelajar berpangkat perwira pertama (hak / kewajiban sbg tentara & biaya pendidikan sekolah ditanggung oleh negara) dan penggunaannya tidak pernah dalam hubungan satuan, tetapi penugasannya secara kelompok atau perorangan dgn tugas2 seperti combat intelligence, counter combat intelligence, liaison officer (perwira penghubung & juru runding), pembinaan teritorial, pasukan tempur cadangan dsbnya.



Beberapa hal menonjol mengenai langkah & tindakan yg pernah dilakukan oleh JenMay Djatikusumo pada waktu menjabat Panglima Divisi V Ronggolawe antara lain adalah:

- Pada waktu diadakan perundingan dgn tentara Belanda mengenai garis demarkasi di Jawa Timur, beliau ditunjuk menjadi utusan pemerintah RI.

- Pada waktu Belanda melakukan tindakan2 provokatif di garis demarkasi, maka dgn kode "Ora et Labora" komando Divisi V dipindahkan dari Mantingan ke Cepu.

- Sebagai ungkapan menentang kebijaksanaan Pemerintah Pusat tentang pemberian pangkat tentara yang dianggap tidak pada tempatnya kepada laskar, beliau mengeluarkan perintah supaya para perwira Divisi V menanggalkan tanda pangkat masing2 dan hanya mengenakan nomor kesatuan yg dipasang di saku kanan dgn ketentuan:

= Utk perwira menengah nomornya menggunakan warna kuning.

= Utk perwira pertama menggunakan warna hijau.

- Pada waktu Divisi I Siliwangi hijrah dari Jawa Barat ke daerah Divisi V, bersama Panglima Siliwangi mengajukan konsep penyempurnaan organisasi MBT.

- Pada waktu Panglima Divisi V mengajukan permintaan ke pusat tentang penambahan jumlah perwira berpangkat letnan dua yang tidak diluluskan, maka beliau mengangkat anggota2 yg telah lulus ujian yg diselenggarakan oleh Staf Divisi. Pada permulaan kebijaksanaan ini tdk dapat diterima, namun akhirnya disetujui juga oleh MBT.

http://www.military-id.com/index.php?opt...92&Itemid=


   New reply




User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum Bebas Indonesia
Demokrasi & Kebebasan temukan jalannya!
Respecting others will make you happy here
© 2004-2013 by Adimin | Fan Page | Group Discussion | Twitter | Google+ | Instagram