Sidang DPR Bahas Kenaikan BBM, Hanura & Gerindra Walk Out

JAKARTA - Dalam pembahasan kenaikan harga bahan bakar minyak pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012, Fraksi Partai Hanura dan Gerindra yang ada di Badan Anggaran DPR RI melakukan "walk out"

Dalam pembahasan lanjutan mengenai kenaikan harga BBM di Gedung DPR RI di Senayan, Senin (26/3), dua opsi dari pemerintah sedang dibahas di Badan Anggaran DPR RI. Opsi pertama adalah rencana kenaikan BBM dimasukan dalam APBN-P 2012 dan opsi kedua adalah pembahasan APBN-P tanpa ada kenaikan BBM.

"Fraksi Hanura dan Gerindra 'walk out' (WO) karena pemerintah dan Badan Anggaran tetap membahas opsi I. Buat apa kita ikut sementara kita menolak kenaikan BBM," kata anggota Banggar dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani di sela-sela pembahasan APBN-P antara Menteri Keuangan Agus Martowardjojo dengan Banggar DPR.

Dia mengatakan, saat ini ada tiga fraksi yang menolak opsi I tersebut, yakni PDIP, Hanura dan Gerindra. "Kita tak bisa dong, dipaksa ikut membahas opsi I yang memang di situ ada pembahasan kenaikan BBM. Kita keluar ruangan. Yang 'walk out' adalah Hanura dan Gerindra. Sedangan Fraksi PDIP menolak tapi tidak 'walk out," kata Miryam.

Politisi dari daerah pemilihan Indramayu dan Cirebon itu menyebutkan, alasan 'walk out' disebabkan kebijakan pemerintah yang dinilainya instan.
"Sebetulnya, kita menolak pembahasan kenaikan BBM yang dimasukan dalam APBN-P karena ada kesalahan dalam pengelolaan subsidi di PLN dan migas. Itu kesalahan manajemen keduanya tapi akhirnya dibebankan ke APBN yang akhirnya pemerintah berpikir 'instan', menaikkan BBM, ya sudah, naikan BBM guna menutupi kesalahan tadi," ungkap Miryam.

Fraksi Hanura konsisten menolak rencana kenaikan BBM, apalagi bila rencana itu dimasukan dalam APBN-P 2012. "Silahkan mereka (6 fraksi) setuju menaikan harga BBM, itu urusan mereka. Tapi rakyat tahu mana yang berpihak atau tidak. Ini pilihan Hanura," kata dia.

Menurut dia, kalau ada 3 fraksi tak setuju dengan APBN-P, maka tak bisa diputuskan oleh Banggar. "Di rapat paripurna kita akan suarakan bahwa kita menolak. Apapun hasilnya di rapat paripurna, terserah, yang penting adalah sikap konsisten. Kalau misalnya tetap disetujui, akan menyalahi aturan dong bahwa 3 fraksi tidak setuju. Kita akan ajukan 'judicial review' ke Mahkamah Konstitusi," kata Miryam

Sumber Berita

  quote

Pasal 7 Tak Dicabut, DPR Tambah Ayat Kenaikan BBM

JAKARTA -- Enam fraksi di tim perumus rancangan undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepakat untuk tetap mempertahankan pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012. Namun dengan satu syarat, yakni menambahkan satu ayat yang memberi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM.

Pemimpin Rapat Tim Perumus, Tamsil Lindrung menyatakan, pasal 7 ayat 6 sebelumnya mengatur bahwa harga jual BBM bersubsidi tidak boleh mengalami kenaikan. Sedangkan pemerintah dalam perubahan APBN mengajukan agar pasal tersebut dihapus agar pemerintah bisa menaikkan harga BBM. Namun dalam rapat tim perumus, PAN, PPP, PKB, Golkar, Demokrat, dan PKS menginginkan pasal tersebut tidak dicabut.

"Tetapi dengan penambahan satu ayat yaitu ayat 6a," katanya, Kamis (29/3). Meskipun demikian, tiga fraksi lainnya yaitu PDIP, Gerindra, dan Haruna menolak adanya tambahan ayat tersebut.

Ayat tambahan itu akan mengakomodir keinginan pemerintah. Ayat itu menyatakan, bahwa dalam hal perkiraan harga rata-rata ICP dalam satu tahun mengalami kenaikan lebih dari 5 persen dari harga ICP yang diasumsikan, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga jual BBM.

"Harga jual eceran BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar," katanya. Serta tanpa mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Dengan adanya penambahan pasal ini, maka pemerintah memiliki celah yang besar untuk menaikkan harga BBM pada April mendatang. Selanjutnya, kesepakatan ini akan dibawa ke sidang paripurna pada Jumat (30/3) untuk disetujui.

Sumber Berita

  quote

Ditolak 3 Partai, Kenaikan BBM Mentok di Banggar

Jakarta - Pembahasan kenaikan harga BBM masih mentok. Partai Hanura, Gerindra, dan PDI-P masih teguh tidak menyetujui kenaikan harga BBM subsidi meskipun pemerintah dan mayoritas fraksi memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk menentukan harga BBM.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan pemerintah mengusulkan tambahan ayat dalam Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012, yaitu ayat 6A.

Dalam ayat 6A itu disebutkan: "Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung".

Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung menyatakan adanya opsi tersebut dapat memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dalam menentukan harga BBM.

"Jadi dengan adanya ayat tambahan itu, terdapat fleksibilitas kepada masyarakat dalam menentukan harga," ujar Tamsil ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Hal senada juga disampaikan Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Purnomo. Menurutnya dengan pasal tersebut, pemerintah bisa melakukan langkah penyesuaian harga dengan cepat tanpa perlu rapat dengan DPR.

"Pemerintah dengan adanya pasal 7 ayat 6 ini merasa terkunci sehingga tadi disepakati bersama untuk memasuki ayat 6A, ayat ini memeberikan wewenang kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM, bukan hanya naik tapi juga turun, dengan parameter tertentu," tegasnya.

Sayangnya, opsi penambahan ayat ini masih tidak disetujui oleh 3 fraksi yaitu PDIP, Hanura, dan Gerindra. Ketiganya hanya menyetujui pasal 7 ayat 6 yang menyebutkan "Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan".

Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk menaikkan harga BBM subsidi Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter.

Sumber

  quote

Golkar Instruksikan Politisinya Tolak Kenaikan Harga BBM

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menginstruksikan kepada seluruh politisinya di parlemen untuk menolak opsi yang akan berimplikasi pada kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ketika pengambilan keputusan di rapat paripurna besok, Jumat (30/3/2012).

Partai Golkar berpandapat bahwa harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan. Sikap Partai Golkar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (29/3/2012) malam.

"Sikap politik Partai Golkar ini menjadi instruksi ke Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai perpanjangan DPP Partai Golkar untuk dilaksanakan," kata Idrus.

Idrus menambahkan, pihaknya menyerahkan keputusan naik atau tidaknya harga BBM kepada pemerintah lantaran hal itu memang domain pemerintah. Posisi Partai Golkar dan fraksinya di DPR, kata Idrus, tetap akan mengawasi dan mengkitisi bila ada kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, hingga sore tadi belum ada instruksi dari DPP untuk memilih opsi tertentu. Seluruh politisi Golkar diberi kebebasan untuk bersikap.

Dalam rapat paripurna besok, Dewan akan memutuskan besaran subsidi energi dalam APBNP 2012. Ada dua opsi yang akan dibahas. Opsi pertama, subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi senilai Rp 23 triliun.

Adapun opsi kedua, yakni subsidi energi sebesar Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Dewan juga akan mengambil keputusan apakah mengamandemen atau tidak Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik.

Sumber

  quote

Mari kita amati siapa aja partai yg setuju kenaikan harga BBM dan partai yg tidak setuju BBM naik ...

  quote

semoga partai yang tidak setuju memang betul2x punya solusi agar BBM tidak naik tgl 1 april 2012 tetapi tidak membuat rakyat terpukul lebih berat saat kepemimpinan presiden yg baru. jgn sampe deh cuman bisa nolak dan ribut tanpa solusi yang nyata utk hari ini. Semoga.. Maju Indonesia !!!!

  quote

(29 Mar 2012 23:05)corefedora Wrote:
 
semoga partai yang tidak setuju memang betul2x punya solusi agar BBM tidak naik tgl 1 april 2012 tetapi tidak membuat rakyat terpukul lebih berat saat kepemimpinan presiden yg baru. jgn sampe deh cuman bisa nolak dan ribut tanpa solusi yang nyata utk hari ini. Semoga.. Maju Indonesia !!!!

Heeemm ....... berarti sby dlm memajukan NKRI cukup pakai cara menaikkan BBM ...

Hebat bener pakar pemerintah sekarang, Alhamdulillah sby bisa memajukan NKRI

  quote

he he bukan gitu ndan , tpi saya pikir masalah menjalankan sebuah negara ini sangat kompleks tidak cukup dgn urusan BBM ajah, cuman karena saya adalah rakyat biasa yg ndk cukup tau banyak, maka dengan segala kebsaran hati sy berusaha utk tetap percaya kepada Pemerintah yg sedang berjalan ini.

sebagai rakyat biasa yg tidak terlalu pintar, sy tidak terlalu suka politik karena secara pribadi saya anggap politik adalah bahasa halus utk membohongi wong demi sesuatu.

tapi sebagai rakyat yg bodoh, sy tetap tidak mau orang2x saling menyalahkan tapi tidak bisa memberikan solusi konkret hari ini. apalagi orang2x tersebut adalah yang terhormat..

how how ? Maju Indonesia ku !!!

  quote

Soal percaya dan tidak, bukan nya harus memang real kebenaran sesuai fakta, bukan harus berusaha percaya, pepatah bilang " Katakanlah kebenaran walau pahit rasa nya" bener tidak pepatah tsb ndan ...

Beda nya mengkritik dan menyalahkan itu gimana sih ndan ...
Dan sy sebagai rakyat penguasa negeri ini, apakah tidak boleh mengkritik sama orang yg dikasih mandat rakyat ...

  quote

Sedih juga kalau rakyat dibawa-bawa dalam polemik ini
Tetap saja, meski BBM hanya 1500 rupiah. Efeknya pasti ada.

  quote

di berita lain ICAL mengusulkan kenaikan harga Rp 2000,-
tapi dibantah sama GOLKAR..
dan sekarang golkar menolak kenaikan harga BBM
Koalisi soal BBM bubar nih.....
ada apa ini....

  quote

solusi mengatasi permasalahan keuangan negara banyak sekali caranya, kenapa pemerintah bisanya menaikkan harga BBM???

apa otak rezim sby dan kroninya udah dangkal???

  quote

yg ane heran, knapa PAN, PPP, PKB yg termasuk berafiliasi keagamaan, tp cara berpikirnya ndak mencerminkan sikap agamis.
emangnya kejahatan penggelapan duit negara dan mensengsarakan rakyat, hukumnya halal ??

jangan dekati demokrat (bos besar), PAN, PKB, PAN mereka ndak amanah

  quote

mana mungkin bisa percaya pada penjahat?
kembalikan dulu duit negara 6.7 T yg diambil pejabat utk bank century, dgn catatan dibayar dari kantong sby dan budiono.
baru kita berbicara dgn mereka soal kemajuan negara.

Turunkan sby - budiono demi kemajuan RI !!

  quote

saya lebih tegang kalo liat selangkangan cewek cantik

  quote