Thread Rating:
  • 19 Vote(s) - 2.84 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Perbedaan Surat Kuasa Umum & Surat Kuasa Khusus
#1
Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (pasal 1975 KUHPer). Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.

Mengenai unsur tidak dapat dipindahkan ke pihak lain, itu merupakan salah satu hak yang dapat dimasukkan dalam pemberian kuasa, yaitu hak substitusi, sebagaimana diatur dalam pasal 1803 KUHPer. Hak substitusi tersebut memberikan hak bagi penerima kuasa untuk mensubstitusikan kewenangannya sebagai penerima kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai penggantinya. Jadi, kata-kata “Kuasa ini diberikan tanpa hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya” bukan menunjukkan bahwa surat kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali, namun menunjukkan bahwa penerima kuasa tidak boleh menunjuk orang lain untuk menggantikannya melaksanakan kuasa tersebut.

Pasal 1796 KUHPer menyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Pasal ini selanjutnya menjelaskan bahwa untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Jadi, surat kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Sedangkan, untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, tidak diperkenankan pemberian kuasa dengan surat kuasa umum, melainkan harus dengan surat kuasa khusus.

jgn ngintip ya klo ngintip dosa loh Smile
Erwin Audrianto Tanjung, SH
email : audri_anto@yahoo.com
Reply
#2
Terus Surat Kuasa Khusus, gmn buatnya
pa sama aja seperti Surat Kuasa Umum pa HArus ke notaris apa pihak yg berwenang ?

klik
Kenan Ancaman Ngintip Dosa, serasa di HAM aja Blah
Reply
#3
(05-08-2011, 01:23 PM)lendir Wrote: Terus Surat Kuasa Khusus, gmn buatnya
pa sama aja seperti Surat Kuasa Umum pa HArus ke notaris apa pihak yg berwenang ?

klik
Kenan Ancaman Ngintip Dosa, serasa di HAM aja Blah

beda ndan

buatnya itu seperti ini CONTOHNYA


SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini;
Nama : Ir. Mus Jaya bin Hasim
Umur : 32 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S-1/ Strata 1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Parameswara No. 143 Rt. 13 Kelurahan Bukit Lama, Palembang.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Advokat Rahmattullah, SH dan Rekan di Jl. Jend. Sudirman No. 612 Palembang. Menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
Rahmattullah, SH. yang akan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa.

----------------------------------------------------------------------------------------------KHUSUS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk mengurus dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai Pemohon melawan Mindarsih S.Pd, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1/ Strata 1, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Demang Lebar Daun No.14 Palembang Sebagai termohon. Dalam permohonan ikrar talak, hak asuh anak dan pembagian harta bersama Pemohon Termohon. Dan untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Palembang. Dan selanjutnya Penerima Kuasa;

- Dapat mewakili didepan dan menghadap dihadapan Pejabat/Instansi-instansi, jawatan- jawatan, pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, hakim-hakim Pengadilan Agama, menghadiri semua persidangan di Pengadilan Agama,
- Dapat memberikan keterangan secara lisan/tertulis, mengajukan serta menandatangani segala surat-surat, permohonan/pengaduan/gugatan, bantahan, perlawanan, jawaban- jawaban, kesimpulan, memori-memori, akta, berita acara, mengajukan dan meminta didengar saksi-saksi dan lain-lain alat bukti, menyangkal saksi lawan dan menolak pembuktian lainnya, meminta menjalankan segala keputusan/penetapan Hakim, membalas segala perlawanan atas segala hal yang merugikan. Dan pada pokoknyaPenerima Kuasa diberikan hak penuh untuk mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk mempertahankan kepentingan hukum Pemberi Kuasa berkenaan dengan permasalahan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
- Dapat mempergunakan kuasa ini dalam tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.
- Diberikan hak untuk melimpahkan kuasa ini (substitusi) kepada orang lain baik
seluruh maupun sebagian dalam hal tertentu dan menarik kembali kuasa ini.
Penerima Kuasa,Rahmattullah, SH. dengan permasalahan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Palembang, 5 Desember 2008
Penerima Kuasa,
Pemberi Kuasa,


Rahmattullah, SH
Ir. Mus Jaya bin Hasim


jgn lupa diksh materai di pemberi kuasa ya krn ane ngga ada berkas matrai nya mknya ane ngga cantumkan matrai
Erwin Audrianto Tanjung, SH
email : audri_anto@yahoo.com
Reply
#4
mau tanya ndan.......
klik
bukan mo ngetest suapaya member lain pada tau
apa beda surat kuasa dalam kasus/sidang pidana dengan surat kuasa dalam kasus/sidang perdata???
Bahasa yang baik, menunjukkan bangsa yang baik. Bahasa yang buruk, menunjukkan bangsa yang buruk pula (Raja Ali Haji)
Reply
#5
(05-08-2011, 09:46 PM)RizalF Wrote: mau tanya ndan.......
klik
bukan mo ngetest suapaya member lain pada tau
apa beda surat kuasa dalam kasus/sidang pidana dengan surat kuasa dalam kasus/sidang perdata???

dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai
Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris
atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

dalam perkara pidana harus dengan jelas dan lengkap menyebut
pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.

BlahBlahBlahBlahBlahBlahBlahBlah
Reply
#6
(06-08-2011, 01:58 AM)perugiana_fachri Wrote: dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai
Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris
atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

dalam perkara pidana harus dengan jelas dan lengkap menyebut
pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.

BlahBlahBlahBlahBlahBlahBlahBlah

selain itu apakah adalagi ndan perbedaannya???
Bahasa yang baik, menunjukkan bangsa yang baik. Bahasa yang buruk, menunjukkan bangsa yang buruk pula (Raja Ali Haji)
Reply
#7
(06-08-2011, 01:58 AM)perugiana_fachri Wrote: dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai
Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris
atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

dalam perkara pidana harus dengan jelas dan lengkap menyebut
pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.

BlahBlahBlahBlahBlahBlahBlahBlah

setahu saya hanya ini saja ndan RizalF
Erwin Audrianto Tanjung, SH
email : audri_anto@yahoo.com
Reply
#8
(06-08-2011, 05:26 PM)RizalF Wrote: selain itu apakah adalagi ndan perbedaannya???

gak mau jawab,,,,abis gak di ponten NoNoNoNoNoNo
Reply
#9
(09-08-2011, 07:35 PM)perugiana_fachri Wrote: gak mau jawab,,,,abis gak di ponten NoNoNoNoNoNo

emangnya ada bu guru TK apa Grin
Erwin Audrianto Tanjung, SH
email : audri_anto@yahoo.com
Reply
#10
(10-08-2011, 02:31 PM)Vidiano Wrote: emangnya ada bu guru TK apa Grin

kan tadi di tanya ,dah di jawab tapi gak di ponten PusingPusingPusing
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kekuatan Surat Bukti Fotokopi Dalam Hk. Perdata RizalF 0 1.433 21-09-2013, 05:22 AM
Last Post: RizalF
  (ask) Apakah syah Surat Perjanjian tanpa Materai ? QUTUB 11 8.852 16-08-2011, 09:56 AM
Last Post: yuanto
  Perbedaan Judicial Review dengan Hak Uji Materiil audrianto 12 7.918 18-03-2011, 10:27 PM
Last Post: audrianto

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)
Forum Bebas Indonesia
Demokrasi & Kebebasan temukan jalannya!
Respecting others will make you happy here
© 2004-2014 by Adimin | Fan Page | Group | Twitter | Google+ | Instagram