Hello There, Guest! - Silahkan Daftar atau Login Cepat via Facebook
Post Terbaru Sejak Login Terakhir   Post Terbaru 24 Jam Terakhir


 
  • 35 Vote(s) - 2.83 Average
Tools    New reply


16 Apr 2010 15:12
Dedek_BN
Sertu
Posts 249
Reputation: 18
Awards:
Pembayar PajakGood CitizenFacebook NetworkMember Telah DewasaFacebook Network

MA Akan Tindak Hakim yang Terima Uang Rp 50 Juta dari Gayus
Jumat, 16/04/2010 13:45 WIB

JAKARTA - Hakim yang menyidangkan Gayus Tambunan yang juga Ketua PN Tangerang Muktadi Asnun mengaku kecipratan uang dari Rp 50 juta. Atas adanya pengakuan itu Mahkamah Agung (MA) akan segera mengambil tindakan.

"Kita akan tindak lanjuti. Pasti akan ada tindakan kalau memang menerima," kata juru bicara MA Hatta Ali saat dihubungi detikcom, Jumat (16/4/2010).

MA juga segera meminta klarifikasi kepada Komisi Yudisial (KY) tentang pengakuan itu karena MA baru mengetahui soal uang itu.

"Nanti kita minta dari KY. Kalau ada bukti akan ada tindakan," tutupnya.

Pada Maret lalu, MA sudah memeriksa hakim PN Tangerang yang menangani perkara Gayus Tambunan. Hasilnya, tidak ada unsur penyuapan dalam vonis bebas Gayus.

SOURCE
http://www.detiknews.com/read/2010/04/16/134529/1339676/10/ma-akan-tindak-hakim-yang-terima-uang-rp-50-juta-dari-gayus


Wow

16 Apr 2010 15:16
Dedek_BN
Sertu
Posts 249
Reputation: 18
Awards:
Pembayar PajakGood CitizenFacebook NetworkMember Telah DewasaFacebook Network

Satgas: Bila Ada Bukti Hakim Terima Rp 50 Juta Harus Dipidana
Jumat, 16/04/2010 14:21 WIB

Jakarta - Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meminta agar proses pidana dilakukan pada hakim yang mengaku menerima Rp 50 juta dari Gayus Tambunan. Hukuman bukan hanya sebatas kode etik.

"Kalau ada bukti menerima uang, seperti yang dikatakan Komisi Yudisial (KY), itu tindak pidana," kata anggota Satgas, Mas Achmad Santosa, pada detikcom, Jumat (16/4/2010).

Dia menjelaskan, sesuai aturan tentu bukan hanya hukuman internal yaitu kode etik yang mesti dijalankan. Sebagai penegak hukum tentu sang hakim tahu bahwa perbuatan itu salah.

"Kalau terima uang itu pidana suap. Tapi tentu harus dilengkapi bukti," ujarnya.

Sebelumnya Komisi Yudisial (KY) telah meminta keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Tangerang sekaligus ketua majelis hakim kasus Gayus Tambunan, Muktadi Asnun. Hasilnya, Asnun mengaku kecipratan uang dari Gayus Rp 50 juta.

"Kami katakan sudah dapat info dari Mabes Polri. KPN mengaku menerima Rp 50 juta. Uang itu katanya untuk sendiri," kata Ketua KY Busyro Muqoddas kepada detikcom.

source
http://www.detiknews.com/read/2010/04/16/142159/1339717/10/satgas-bila-ada-bukti-hakim-terima-rp-50-juta-harus-dipidana


Mad

16 Apr 2010 16:05
miskol
Letjen
Posts 7.748
Reputation: 664
Awards:

pak hakim dapat 50 juta tapi cemarnya sama dengan yang dapat miliaran...........

tapi itu baru dari satu kasus, gimana kasus ainnya ya......... Think

17 Apr 2010 07:36
kolamsusu
Mayor
Posts 1.894
Reputation: 38
Awards:
Good CitizenPembayar Pajak

kalo udah ngaku gitu ya udah jebloskan sel aja langsung...

17 Apr 2010 09:32
Dedek_BN
Sertu
Posts 249
Reputation: 18
Awards:
Pembayar PajakGood CitizenFacebook NetworkMember Telah DewasaFacebook Network

(17 Apr 2010 07:36)kolamsusu Wrote:
 
kalo udah ngaku gitu ya udah jebloskan sel aja langsung...

Karena UUD 1945 mengatakan bahwa Negara kita adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum, sebagai Negara Hukum kita menjunjung tinggi prinsip bahwa segala perbuatan baik itu perbuatan Negara (pemerintah) maupun Warganya harus berdasarkan atas Hukum yang telah mengaturnya, Negara Hukum menganut istilah "Hukum adalah Panglima".

dalam sistem Hukum pidana di negera kita, dikenal azas "Presumtion of innocece" atau azas Praduga tidak bersalah, karenanya setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya (bersalah).

"Kalau terima uang itu pidana suap. Tapi tentu harus dilengkapi bukti," ujarnya.

atas dasar itu, untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah harus dilengkapi dengan "bukti-bukti" yang cukup, itu fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, bukti-bukti yang berdasarkan kepada alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Sehingga berdasarkan bukti-bukti itu akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sehingga ditemukanlah siapa tersangka sebenarnya.

jadi kalau sudah cukup bukti dapat dilakukan penahanan, jika ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka / terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana


   New reply




User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum Bebas Indonesia
Demokrasi & Kebebasan temukan jalannya!
Respecting others will make you happy here
© 2004-2013 by Adimin | Fan Page | Group Discussion | Twitter | Google+ | Instagram