Current time: 20 Apr 2014, 05:18 Hello There, Guest! LoginRegister
ForumBebas.com / News / Berita Hangat / Poligami Resmi Lebih Baik dari Nikah Siri



REPLY 
 
Thread Rating:
  • 108 Votes - 2.87 Average


  
Ipang thea
17 Feb 2010 21:30    #1

Kopka

Rabu, 17 Februari 2010 | 20:16 WIB

[Image: Syafii.Maarif.Nikah.Siri.Sah..tapi.Lebih...Dicatatkan]
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menilai nikah siri sah secara agama. Namun, dengan konteks Indonesia sebagai negara hukum, akan lebih baik jika pernikahan tersebut dicatatkan secara hukum pada negara.

"Secara agama, nikah siri itu sah. Tetapi akan lebih baik jika itu dicatatkan," kata Syafii Maarif saat ditemui di Maarif Insitute, Jalan Tebet Barat Dalam II, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2010).

Cendekiawan muslim ini menjelaskan, Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu harus bisa menjadi berkah dan perlu disampaikan kepada khalayak ramai. "Islam itu menginginkan jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada nikah bikin mudarat, itu bisa jadi haram," tuturnya.

Buya mengatakan tidak mendukung pernikahan yang tidak dicatatkan dalam agama. "Kriteria hidup di negara hukum ya harus begitulah (dicatatkan secara hukum). Perkawinan itu kan harus diketahui orang banyak," tuturnya.

Saat disinggung apakah menyetujui pelaku nikah siri untuk dipidanakan seperti yang disebut-sebut akan dimasukkan dalam RUU Nikah Siri, Buya enggan berkomentar lebih lanjut. "Saya sendiri belum baca. Masalah ini tentu harus konsultasi dengan banyak pihak," tuntasnya.


Sumber Berita : JAKARTA, KOMPAS.com
banner
Slamet dlop
17 Feb 2010 21:53    #2

Serma

Kalau nikah Siri tidak syah atau di pidana kan
Bakal jadi ramai lokalisasi

Big Grin
banner
kolamsusu
18 Feb 2010 05:36  (Edit: 18 Feb 2010 05:37 by kolamsusu.)    #3

Mayor

pelaku nikah yg sah koq dipidanakan???
lha yg kumpul kebo, free sex atau yg "jajan" malah dibiarin, begimana ceritanya niih???
banner
depax
18 Feb 2010 09:09    #4

Serka

hahahahaha....terkadang memang aneh nih pemerintah kita...Grin g ngerti maunya apa?ngomongnya ini aspirasi rakyat...tp sy bingung ini rakyat yang mana ya???
signature
[b][color=#FF0000][size=medium][font=Arial]halah mo nulis apa bingung mending +rep aye aj yak.....Wink[/font][/size][/color][/b]
banner
z-moxs
18 Feb 2010 10:30    #5

Jendral

aneh2 aja..
yg dinikahin za mau koq,...
signature
thekku yo thekku,thekmu yo thekmu...
yok thekmu thokno thekku
banner
gusrus
18 Feb 2010 10:37    #6

Pejuang Keadilan

Pernikahan di bawah tangan atau banyak disebut orang sebagai nikah siri akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang. Hal ini dikarenakan masuk wacana dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Pembahasan RUU ini terkait dengan Program Legislasi Nasional 2010 yang diinisiasi pemerintah. Dalam RUU disebutkan bahwa pelaku pernikahan siri akan dikenai sanksi hukuman pidana.

Nikah siri sendiri adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita yang dilakukan secara hukum Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga kalau ada perceraian dalam perkawinan siri ini maka tidak ada pihak yang bisa menuntut secara hukum karena merasa dirugikan dan sebagainya.

Sedangkan kawin kontrak atau nikah mut’ah adalah seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalak dan tanpa warisan.

Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar (upah) dan batas waktu tertentu. Misalnya tiga hari atau lebih, atau kurang. Biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari; dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidaksaling mewariskan dan tidak ada iddah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengenal nikah siri ataupun nikah kontrak, namun lebih menyebutnya sebagai pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Menurut MUI, penikahan ini bisa menjadi haram apabila menimbulkan korban. Sedangkan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) menyetujui adanya sanksi bagi pelaku pernikahan siri, tetapi bentuknya hukuman perdata bukan pidana.

Pernikahan Siri.

Terkait kepastian hukum tentang pernikahan siri, faktanya ikatan pernikahan tanpa legalitas ini lebih banyak merugikan pihak istri dan anak. Banyak kasus yang membuktikan dampak buruk pernikahan siri dan kontrak, seperti ketidakpastian hak, pengabaian, atau bahkan penelantaran.

Dalam nikah siri seorang perempuan cenderung disepelekan, dan lelaki bertindak semaunya terhadap perempuan yang dinikahinya tanpa catatan legalitas. Kekerasan fisik dan seksual kemudian menjadi dampak yang paling sering terjadi dari pernikahan siri.

Adapun motif yang melandasi pernikahan siri adalah uang, daya tarik fisik, dan rayuan. Dan, tak hanya perempuan lugu yang kurang akses informasi yang menjadi korban namun juga perempuan berpendidikan dengan pengetahuan cukup pun bisa terpedaya, terutama karena faktor uang, kemapanan yang akarnya kembali kepada keinginan untuk hidup nyaman dan mewah.

Sementara alasan lelaki menikahi siri pasangannya lebih banyak karena ketidakpuasan dari istri sahnya. Ketidakpuasan itu umumnya terkait dengan fisik istrinya dan juga seksual.

Dalam pernikahan siri, baik perempuan (yang cenderung sebagai korban) maupun lelaki menyadari tindakan mereka dan sebagian tahu benar resikonya. Meski begitu perempuan yang sadar resiko nikah siri akhirnya tak tahan dengan kondisinya. Kemudian mereka melarikan diri dari situasi tersebut. Bagi korban perempuan lain yang tertipu oleh si lelaki, seringkali lelaki mengaku lajang sebelum mengajak nikah siri, pengacuhan, penelantaran, dan kekerasan kemudian menjadi dampak negatif dari nikah siri.

Istri dari pernikahan siri cenderung lebih dijadikan pelampiasan sang suami dari problematika kehidupan kesehariannya. Kekerasan fisik paling sering didapatkan korban, di luar pemenuhan kebutuhan lain atas permintaan dari suami. Kondisi perempuan yang menikah siri cenderung mengikuti keinginan pasangan lantaran motif awal pernikahan mereka.

Perempuan dihadapkan dengan berbagai resiko dan kebanyakan menjadi korban pernikahan siri. Pemahaman yang mendalam tentang hak perempuan, perubahan mindset tentang hidup dalam kemewahan, serta kultur yang menempatkan perempuan pada posisi subordinan seperti menuruti kata orang lain dan kebergantungan terhadap pasangan, menjadi sebagian akar masalahnya.

Tidak adil jika kemudian dampak negatif dari pernikahan siri digeneralisasi terjadi kepada semua pelakunya. Namun kasus yang terjadi membuktikan bahwa perempuan cenderung mengalami ketidakadilan. Lebih lagi tak adanya ikatan hukum yang bisa menjadi alat untuk mengadukan dan menyelesaikan kasus di meja hijau.

bersambung ...
signature
" Jangan Menyerah, Hidup ini adalah Anugerah........" :top

[align=center]http://dutablogger.com/gusrus[/align]
banner
gusrus
18 Feb 2010 10:39    #7

Pejuang Keadilan

Perkawinan Kontrak

Kawin Mut’ah atau kawin wisata atau yang lebih populer disebut kawin kontrak adalah kawin yang dibuat atas dasar kontrak atau perjanjian, yang jangka waktunya terserah perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Boleh satu tahun, boleh satu bulan, boleh satu hari, boleh satu jam dan boleh sekali main.

Sedang jumlah wanita yang di-Mut’ah terserah kepada si laki-laki, boleh berapa saja, terserah kekuatan dan minat si laki-laki.

Mereka tidak saling mewarisi bila salah satu pelakunya mati, meskipun masih dalam batas waktu yang disepakati. Juga tidak wajib memberi nafkah dan tidak wajib memberi tempat tinggal.

Mut’ah dilakukan tanpa wali dan tanpa saksi, begitu pula tanpa talaq dan habis begitu saja pada akhir waktu yang disepakati.

Pelakunya boleh perjaka atau duda, bahkan yang sudah punya istri. Sedang si-wanita boleh masih perawan atau sudah janda.

Adapun tempatnya boleh dimana saja, baik didalam rumah sendiri maupun diluar rumah.

Dalam buku fiqh, istilah kawin wisata atau kawin kontrak tidak dikenal. Barangkali hanya para hidung belang saja yang menghalalkan kawin kontrak sebagai usaha untuk menghindari perzinaan.

Padahal prinsip pernikahan adalah hubungan yang langgeng antara suami-istri, keturunan, cinta kasih, dan tanggung jawab bersama dalam mendidik anak.

Pernikahan bukanlah semata-mata menikmati hubungan seksual, sehingga seolah-olah menjadikan perempuan sebagai ” BARANG”.

Banyak mudarat dari kawin kontrak seperti melahirkan tanpa pernikahan sah, penyebaran kerusakan dan menyebarnya banyak penyakit.

Seharusnya semua pihak yangg berwenang ikut membantu menanggulangi kawin kontrak dan menyerukan agar para ulama mengeluarkan fatwa yang melarang kawin kontrak tersebut.

Pernikahan yang sah memerlukan syarat-syarat tertentu diantaranya ijab kabul, pernyataan dari dari kedua pihak atau calon suami istri, dihadapan wali dari calon istri.

Kawin kontrak dalam hukum Islam dilakukakn karena diindikasikan sebagai pelacuran atau perdagangan manusia terselubung yang mencari pembenaran. Istilah kawin kontrak digunakan agar tidak dianggap asusila.

Seyogyanya pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan menangkal merebaknya praktik perdagangan manusia di-Indonesia yg salah satunya melalui UU trafficking.

Bagaimana pendapat syariat Islam soal kawin kontrak ? Jelas kawin kontrak ini di larang oleh agama, karena kawin kontrak ini “menyerupai” pelacuran dan syarat-syarat yang harus diadakan untuk melakukannyapun jauh dari syarat-syarat pernikahan secara Islami

Poligami vs Nikah Siri atau Kawin Kontrak

Kalau melihat uraian di atas baik perihal nikah siri maun kawin kontrak sudah jelas kedua tindakan tersebut sama-sama merugikan pihak istri dan hanya bermotif nafsu belaka, jauh dari tujuan utama esensi pernikahan itu sendiri.

Karena tujuan utama pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia, langgeng sampai ajal menjemput nantinya.

Melihat hal-hal mudharat yang ditimbulkan oleh nikah siri mapun kawin kontrak maak sebaiknya dihindari dan sudah sepatutnya rencana pemerintah yang akan mengenakan sebagai tindakan pidana bagi kedua jenih perkawinan tersebut patut di dukung semua pihak.

Kalaupun seorang laki-laki tidak bisa menghindar dari suatu perkawinan yang ke-2 ataupun ke-3 , bahkan ke-4 (berpoligami) karena suatu kondisi yang sifatnya tidak bisa dihindari, maka alangkah baiknya dilakukan secara resmi, bukan dilakukan dengan cara nikah siri atau bahkan kawin kontrak.

Sehingga dengan berpoligami secaar resmi dan mendapat ijin dari istri tua, maka kondisi psikologis dan sosial dari hubungan individu dan keluarga dari pihak laki-laki dan wanita akan tetap terjaga kehangatannya, tanpa tercederai secara fatal. Dan kalaupun ada anak keturunan dari perkawinan poligami ini akan jelas nasab dan nasibnya karena ada seorang ayah yang akan bertanggung jawab.

Sekali lagi punilis tekankan bahwa perkawinan poligami hanya bisa dilakukan jika ada sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, misalnya pihak istri tidak bisa melayani “nafsu” suami yang masih membuthkan pelampiaskan, dan pihak istri sendiri bersedia di madu dengan kesadarannya sendiri tanpa tekanan. Dan pernikahan poligami ini dilaksanakan secara resmi dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

http://www.kompasiana.com
signature
" Jangan Menyerah, Hidup ini adalah Anugerah........" :top

[align=center]http://dutablogger.com/gusrus[/align]
banner
RizalF
18 Feb 2010 11:07    #8

KHARF

nunggu kabar selanjutnya....yang pasti setiap peraturan ada sisi positif dan negatif-nya.....peraturan itu baik jika lebih banyak sisi manfaatnya dari pada mudharatnya
signature
[color=#0000CD][size=small]Bahasa yang baik, menunjukkan bangsa yang baik. Bahasa yang buruk, menunjukkan bangsa yang buruk pula (Raja Ali Haji) [/size][/color]
banner
THE ROCK
18 Feb 2010 11:24    #9

Bukan Admin

Kawin tidak kawin adalah hak azazi manusia..
Pemerintah tidak perlu ikut campur..

Pernikahan adalah aturan berkawin menurut ajaran Agama.
Perkawinan adalah sah bila ada proses pernikahan..
Sah menurut siapa? ya.. menurut Agama ybs.

Konon kedudukan Agama adalah diatas kedudukan Peraturan Pemerintah..
Menurut orang yg ta'at, peraturan Agama adalah diatas Undang-Undang Negara..
Negara tidak bisa menjamin seseorang berdosa atau berpahala..

Bagaimana negara mau ikut ngatur..?
Lha.. perkawinan itu sendiri dalam agama tidak wajib !
Tapi bila memilih kawin haruslah nikah..
Tidak kawin seumur hidup tidak berdosa, tapi bila kawin harus nikah..

Nah.. Agama mengatur seperti itu, ngapain Negara malah merumuskan lagi?

Setiap perkawinan pasti sudah disetujui orang yg bersangkutan..
Mungkin saja, dan banyak yg beranggapan kawin siri adalah jalan terbaik, dibanding zinah..

Bagaimana mungkin MUI merasa berhak mengatur-atur Agama Islam..
Apakah mereka mendapat mukzizat dan penunjukkan dari Allah?
signature
newcomer
banner
yuki kurama
18 Feb 2010 13:06    #10

Prada

negara memang harus mengatur segala sesuatu yang emank d agama tidak ada atau kurang relevan lagi bagi perkembangan jaman! untuk pernikahan antar negara memang harus di atur karena banyak kejadian/ kasus yang merugikan pihak wanita indonesia bila menikah dengan pria dari luar negeri!
-----------------
air travel agent
costa rica airfare
kid friendly vacations
train travel usa
cruise bargains
ticket solutions
travel jamaica
travel vacation packages
costa rica surf
travel to new zealand
banner
gusrus
18 Feb 2010 13:13    #11

Pejuang Keadilan

Menikah adalah kebutuhan azali manusia ... sehingga, harus dikontrol oleh yang "punya" manusia itu sendiri, yaitu Tuhan ...
signature
" Jangan Menyerah, Hidup ini adalah Anugerah........" :top

[align=center]http://dutablogger.com/gusrus[/align]
banner
Zackals
18 Feb 2010 13:17    #12

Kopka

@ The Rock:
1. Konon kedudukan Agama adalah diatas kedudukan Peraturan Pemerintah..
2. Menurut orang yg ta'at, peraturan Agama adalah diatas Undang-Undang Negara..
3. Lha.. perkawinan itu sendiri dalam agama tidak wajib !

Tanggapan:
1. Kalo lu hidup di sebuah negara, peraturan pemerintah adalah peraturan paling mutlak. Pernikahan yang sah menurut UU diharapkan mampu memberikan keadilan kepada ke2 belah pihak, kalo ditinggal begitu saja seorang istri oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti anda, bagaimana kehidupannya kelak, kalo ada anak gimana? Itu yang diatur UU. Kalo hanya menurut agama, 100% wanita akan dirugikan. "Agama tidak boleh ikut campur dalam politik" = Menandakan agama masih dibawah UU suatu negara. Dan suatu negara juga berhak meniadakan agama dinegaranya.
2. Menurut orang yg ta'at, peraturan Agama adalah diatas Undang-Undang Negara???
Mungkin hanya menurut anda, kalo tidak ada UU, teroris bodoh seperti anda akan merajalela di negara RI
3. perkawinan itu sendiri dalam agama tidak wajib????
Berarti menurut agama anda, anda sama dengan binatang yang bebas saja mau kawin dengan siapa saja
banner
diangiggs
18 Feb 2010 13:38    #13

Kapten

Penyebabnya cuman 2 menurut gw, kenapa nikah siri dilarang, karena
1. Petugas catatan sipil dan KUA gak dapat duit dari pihak mempelai
2. Mereka gak kebagian makan rendang dan sop daging pada pernikahan siri

Big Grin
signature
[size=medium][color=#0000CD][b][url=http://tokohdmovie.blogspot.com/]KOLEKSI BOX OFFICE MOVIE KUALITAS HD 1080P/720P[/url][/b][/color][/size]
banner
sabha
18 Feb 2010 17:46    #14

Letkol

Menag: Sanksi Nikah Siri Sudah Disetujui
Kamis, 18 Februari 2010


VIVAnews - Rancangan undang-undang yang mengatur soal pidana nikah siri belum disampaikan ke DPR. Tapi, sanksi atas pidana nikah siri sendiri sudah disetujui.

"Itu baru wacana, memang ada rancangan undang-undang mau diserahkan ke DPR untuk dibahas. Tetapi itu belum sampai pada posisi yang memang cukup untuk disampaikan ke DPR. Jadi masih ada satu tingkatan lagi yang belum selesai," kata Menteri Agama Suryadharma Ali.

Hal itu disampaikan Suryadharma usai mengikuti rapat paripurna kabinet dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 18 Februari 2010.

"Sekarang ini soal hukumya saja, apakah akibat dari itu dipidanakan atau ada sanksi administrasi, atau ada denda soal itu saja. Bukan sanksinya itu tidak setujui. Sanksinya disetujui, tapi bentuk sanksinya yang sekarang dalam perdebatan," kata dia.

Menurut Suryadharma, pemikiran dan gagasan-gagasan atas wacana pidanakan nikah siri yang sekarang beredar di masyarakat akan menjadi masukan. Dan rancangan itu tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas.

"Kemudian isinya itu sudah tersebar keluar. Salah satunya berkaitan dengan hukum pidana bagi yang melakukan nikah siri dan nikah kontrak itu," ujar menteri yang juga Ketua Umum PPP ini.

Dia menegaskan, masukan dari masyarakat itu diharapkan bisa mempertajam pasal-pasal yang berkaitan dengan nikah siri. Suryadharma menjelaskan, dari sisi agama nikah siri itu sah, karena syarat dan hukumnya telah terpenuhi.

"Sedangkan pencatatan di pengadilan agama itu bukan salah besar. Dan bukan juga menjadi rukun di situ," jelas Suryadharma.

Dipertegas Suryadharma, ketentuan dalam nikah siri yang harus dipenuhi adalah melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Melindungi hak-hak waris dari ibu maupun anak.

klik
http://nasional.vivanews.com/news/read/130639-menag__sanksi_nikah_siri_sudah_disetujui
banner
Mamba
18 Feb 2010 17:57  (Edit: 18 Feb 2010 17:59 by Mamba.)    #15

Letjen

Mau dimasukkan di hukum pidana yah ...
Jika ini berjalan maka akan banyak terjadi perzinahan

Bukannya sekarang aja pihak istri resmi bisa menuntut suami dan pihak istri siri bisa menuntut suami
Kalau urusan surat akte bisa dimasukkan nama ortu ke ibu ( biasa nya yg malu adalah anak besok nya, tp kenapa malu kalau mereka dah nikah agama )
Dulu pernikahan non muslim di samping nikah di tempat ibadah atau diawasi rohaniawan
Mereka juga mendaftarkan di tempat sipil

Kalau memang diadakan peraturan tersebut, harus diubah total
Pernikahan kedua tidak perlu minta izin istri pertama ...

Alhamdulillah saya baik2 aja dgn istri ku Smile
banner
REPLY 


Home | Go Top | Text Mode | RSS
Powered By MyBB, © 2002-2014