Current time: 21 Apr 2014, 04:08 Hello There, Guest! LoginRegister
ForumBebas.com / ACI / Keluarga Sadar Hukum / Hubungan Antar Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945



REPLY 
 
Thread Rating:
  • 58 Votes - 2.88 Average


  
big2besar
28 Jan 2010 10:55    #1

Mayjen

HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945

Hubungan antara MPR - Presiden

MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mengangkat presiden. Dalam menjalankan tugas pokok dalam bidang eksekutif (pasal 4(1)) presiden tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan negara yang garis-garis besarnya telah ditentukan oleh MPR saja, akan tetapi termasuk juga membuat rencana penyelenggaraan pemerintahan negara. Demikian juga presiden dalam bidang legislatif dijalankan bersama-sama dengan DPR (pasal 5)


Hubungan antara MPR - DPR

Melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan pembuatan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya agar undang-undang dan peraturan-peraturan itu sesuai dengan UUD. Melalui wewenang DPR ia juga menilai dan mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya.


Hubungan DPR - Presiden

Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAP/RAB maka didalam pelaksanaan DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekwensi yang wajar, yang mengandung arti bahwa presiden bertanggung jawab kepada DPR. Bentuk kerjasama antara presiden dengan DPR diartikan bahwa Presiden tidak boleh mengingkari partner legislatifnya.


Hubungan antara DPR - Menteri-Menteri

Menteri tidak dapat dijatuhkan dan diberhentikan oleh DPR, tapi konsekuensi dari tugas dan kedudukannya, Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR, para Menteri juga dari pada keberatan-keberatan DPR yang dapat mengakibatkan diberhentikannya Menteri.


Hubungan antara Presiden - Menteri-menteri

Mereka adalah pembantu presiden. Menteri mempunyai pengaruh yang besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut departemennya. Dalam praktek pemerintahan, Presiden melimpahkan sebagian wewenang kepada menteri-menteri yang berbentuk presidium.


Hubungan antara MA - Lembaga Negara lainnya

Dalam Penjelasan UUD 45 Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan atau kekuatan lainnya.


Smile
signature
[size=medium][color=blue]“Putus Cinta Sudah Biasa, Putus Rem Matilah Kita”[/color][/size]

Cool
banner
perugiana_fachri
28 Jan 2010 22:06    #2

Letjen

wah ini kayak lagi belajar ilmu tata negara aja Top
banner
sapigila
8 Feb 2010 12:32  (Edit: 8 Feb 2010 12:34 by sapigila.)    #3

Letkol



menteri
dlm UUD 1945 ,bkn lh sebuah lembaga,melainkan pembantu pekerjaan presiden sebagai kepala pemerintahan..

lembaga2 tinggi negara dalam UUD 1945 antara lain :
1) Presiden dan Wakil Presiden;
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5) Mahkamah Konstitusi (MK);
6) Mahkamah Agung (MA);
7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


ayo bgi rep+ bwt sy...
Peace
banner
perugiana_fachri
8 Feb 2010 15:29    #4

Letjen

(8 Feb 2010 12:32)sapigila Wrote:
 


menteri
dlm UUD 1945 ,bkn lh sebuah lembaga,melainkan pembantu pekerjaan presiden sebagai kepala pemerintahan..

lembaga2 tinggi negara dalam UUD 1945 antara lain :
1) Presiden dan Wakil Presiden;
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5) Mahkamah Konstitusi (MK);
6) Mahkamah Agung (MA);
7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


ayo bgi rep+ bwt sy...
Peace

ndan... coba di baca baik2 "Mereka adalah pembantu presiden. Menteri mempunyai pengaruh yang besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut departemennya. Dalam praktek pemerintahan, Presiden melimpahkan sebagian wewenang kepada menteri-menteri yang berbentuk presidium".
jadi mmg sudah di jelaskan oleh TS ttg yg anda katakan tadi Grin
tapi thanks atas masukannya Top
banner
sapigila
9 Feb 2010 23:53    #5

Letkol

(8 Feb 2010 15:29)perugiana_fachri Wrote:
 
(8 Feb 2010 12:32)sapigila Wrote:
 


menteri
dlm UUD 1945 ,bkn lh sebuah lembaga,melainkan pembantu pekerjaan presiden sebagai kepala pemerintahan..

lembaga2 tinggi negara dalam UUD 1945 antara lain :
1) Presiden dan Wakil Presiden;
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5) Mahkamah Konstitusi (MK);
6) Mahkamah Agung (MA);
7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


ayo bgi rep+ bwt sy...
Peace

ndan... coba di baca baik2 "Mereka adalah pembantu presiden. Menteri mempunyai pengaruh yang besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut departemennya. Dalam praktek pemerintahan, Presiden melimpahkan sebagian wewenang kepada menteri-menteri yang berbentuk presidium".
jadi mmg sudah di jelaskan oleh TS ttg yg anda katakan tadi Grin
tapi thanks atas masukannya Top

biar tidak terjadi kerancuan mengenai lembaga negara yg ada saja ndan,jd sy menegaskan bahwa menteri bukanlah bagian dari lembaga negara karena judulnya thread adalah HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945,
bukan begitu ndan...??
signature
[color=#00BFFF][size=medium]T'lalu banyak org pintar d negeri ini jadi sulit m'perbaiki negeri ini
apa perlu kita m'jadi org bdh agar negeri ini jadi lbh baik[/size][/color]
banner
perugiana_fachri
11 Feb 2010 15:56    #6

Letjen

boleh begitu,tapi koreksinya harus di perjelas...dan merujuk pada isi thread ini Top
banner
DoD
11 Feb 2010 17:36    #7

I am back..

kok perasaan jadi beda yah sama waktu sekolah dulu.
seingatku Presiden, DPR, MA sejajar sbg Lembaga Tinggi Negara.
Kecuali MPR adalah Lembaga TERTINGGI Negara

apa gue yg lupa?
signature
[b]Asolole!!![/b] Grin
[s]Jangan ada rahasia di antara kita[/s] - Anda tak perlu tahu semuanya!
[url=http://www.forumbebas.com/user-309.html]Follow Me, for News Update[/url]
banner
perugiana_fachri
12 Feb 2010 15:29    #8

Letjen

(11 Feb 2010 17:36)Dod Wrote:
 
kok perasaan jadi beda yah sama waktu sekolah dulu.
seingatku Presiden, DPR, MA sejajar sbg Lembaga Tinggi Negara.
Kecuali MPR adalah Lembaga TERTINGGI Negara

apa gue yg lupa?

ingetnya pas sekolah kelas brapa ndan? setauku sejak ku SMA hal ini sudah diajarkan demikian Top
banner
big2besar
12 Feb 2010 20:48    #9

Mayjen

(8 Feb 2010 12:32)sapigila Wrote:
 


menteri
dlm UUD 1945 ,bkn lh sebuah lembaga,melainkan pembantu pekerjaan presiden sebagai kepala pemerintahan..

lembaga2 tinggi negara dalam UUD 1945 antara lain :
1) Presiden dan Wakil Presiden;
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5) Mahkamah Konstitusi (MK);
6) Mahkamah Agung (MA);
7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


ayo bgi rep+ bwt sy...
Peace

thank's koreksinya.....

memang Mentri-mentri bukan lembaga tinggi negara, tetapi karena "mereka" adalah kaki dan tangan dari Presiden atau dengan kata lain adalah bagian dari Presiden, yang dapat mempengaruhi secara politis keberadaan Presiden dan saya ingin memberikan gambaran singkat hubungan "mereka" dengan DPR.

Smile
signature
[size=medium][color=blue]“Putus Cinta Sudah Biasa, Putus Rem Matilah Kita”[/color][/size]

Cool
banner
RizalF
23 Feb 2010 15:43    #10

KHARF

(11 Feb 2010 17:36)Dod Wrote:
 
kok perasaan jadi beda yah sama waktu sekolah dulu.
seingatku Presiden, DPR, MA sejajar sbg Lembaga Tinggi Negara.
Kecuali MPR adalah Lembaga TERTINGGI Negara

apa gue yg lupa?

memang dulunya MPR adalah lembaga Tertinggi Negara (UUD 1945 sebelum amandemen), namun setelah UUD 1945 diamandemen sejak tahun 1999-2002 maka MPR tidak lagi sebagai LEMBAGA Tertinggi Negara.....melainkan lembaga tinggi negara...

mengapa MPR tidak lagi menjadi lembaga Tertinggi Negara salah satu alasannya menurut Prof. Jimly Asshidiqi dalam bukunya "Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945" adalah untuk menerapkan CHECK AND BALANCES SYSTEM atau sistem perimbangan kekuasaan,

Secara ekplisit kekuasaan MPR sebelum amandemen UUD 1945 adalah:
a. Menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3)
b. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Pasal 3)
c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6)
d. Mengubah Undang-Undang Dasar (Pasal 37)
Akan tetapi jika diteliti, secara implisit Pasal 1 (2) UUD 1945 yang berbunyi:
“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” ; maka sesungguhnya kekuasaan MPR tidak hanya terbatas pada empat macam kekuasaan tersebut diatas. Pasal 1 (2) UUD 1945 itu merupakan sumber dari kekuasaan MPR yang lainnya, sebagai lembaga yang menjalankan sepenuhnya kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat.

setelah diamandemen kekuasaan MPR menjadi sbb:
Pasal 3 Amandemen UUD menyatakan kekuasaaan MPR yaitu:
a. Mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat 1)
b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat 2)
c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 3 ayat 3).

itulah sebabnya mengapa MPR bukan lagi menjadi lembaga Tertinggi Negara lagi...sekian penjelasan dari saya bagi ada yang ingin menambah lagi tentang MPR saya terima dengan senang hati....
signature
[color=#0000CD][size=small]Bahasa yang baik, menunjukkan bangsa yang baik. Bahasa yang buruk, menunjukkan bangsa yang buruk pula (Raja Ali Haji) [/size][/color]
banner
REPLY 


Home | Go Top | Text Mode | RSS
Powered By MyBB, © 2002-2014